Cara BKKBN maksimalkan program KB
Jum'at, 18 Oktober 2013 - 00:10 WIB
Cara BKKBN maksimalkan program KB
A
A
A
Sindonews.com - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga berencana Nasional (BKKBN) Fasli Jalal mengatakan, sebagai lembaga yang memaksimalkan program Keluarga Berencana (KB), maka penjangkauan informasi mengenai KB seperti kesehatan reproduksi, merencanakan kependudukan, kualitas anak yang dilahirkan dan bagaimana mengasuhnya harus maksimal.
Pendidikan dan informasi ini akan dilakukan kepada tingkat siswa dan mahasiswa. Disamping itu juga akan diberikan kepada para pemuda yang berada di sekolah.
“Kita akan fokuskan pada pasangan muda yang kualitasnya rendah,” ucap Fasli Jalal, di Kantor BKKBN, Jakarta, Kamis (17/10/2013).
Menurut Fasli, akan dilakukan kembali pembinaan para PLKB khususnya di daerah yang saat ini berjumlah 19 ribu yang terdaftar. Dengan demikian hal tersebut akan menjadi rekomendasi yang akan diminta kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan), Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Menko Kesra untuk ditambahkan sekira 3 jutaan tanpa berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).
“Kita akan lakukan kontrak khusus. Jadi mereka tidak bisa dipindah-pindahkan atau berpindah diri ke instansi lain karena bukan PNS,” ujar Fasli.
Saat ini, lanjut Fasli baru tersedia 12 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah (BKKD) dari 520 kabupaten kota. Untuk meningkatkan BKKD di daerah, BKKBN akan memberikan sekira Rp400 miliar untuk daerah menggencarkan program KB dan juga memenuhi kebutuhan SDM tenaga kesehatan KB.
“Bidan adalah salah satu tenaga kesehatan yang diperbolehkan memasang KB, namun jumlahnya sangat minim yaitu 20 persen yang tersedia di desa-desa,” tegasnya.
Baca terkait, butuh kesadaran untuk kendalikan jumlah penduduk
Pendidikan dan informasi ini akan dilakukan kepada tingkat siswa dan mahasiswa. Disamping itu juga akan diberikan kepada para pemuda yang berada di sekolah.
“Kita akan fokuskan pada pasangan muda yang kualitasnya rendah,” ucap Fasli Jalal, di Kantor BKKBN, Jakarta, Kamis (17/10/2013).
Menurut Fasli, akan dilakukan kembali pembinaan para PLKB khususnya di daerah yang saat ini berjumlah 19 ribu yang terdaftar. Dengan demikian hal tersebut akan menjadi rekomendasi yang akan diminta kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan), Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Menko Kesra untuk ditambahkan sekira 3 jutaan tanpa berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).
“Kita akan lakukan kontrak khusus. Jadi mereka tidak bisa dipindah-pindahkan atau berpindah diri ke instansi lain karena bukan PNS,” ujar Fasli.
Saat ini, lanjut Fasli baru tersedia 12 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah (BKKD) dari 520 kabupaten kota. Untuk meningkatkan BKKD di daerah, BKKBN akan memberikan sekira Rp400 miliar untuk daerah menggencarkan program KB dan juga memenuhi kebutuhan SDM tenaga kesehatan KB.
“Bidan adalah salah satu tenaga kesehatan yang diperbolehkan memasang KB, namun jumlahnya sangat minim yaitu 20 persen yang tersedia di desa-desa,” tegasnya.
Baca terkait, butuh kesadaran untuk kendalikan jumlah penduduk
(maf)
