Tak ada aturan formal picu politik dinasti

Sindonews.com - Tidak adanya aturan formal dalam tatanan politik menjadikan terciptanya dinasti politik di Indonesia. Padahal, tatanan politik yang kuat diperlukan agar tidak tercipta dinasti politik.

“Pencegahan dan pemberantasan politik dinasti itu harus dilakukan secara sistemik, artinya harus dituangkan dalam peraturan perundang-undangan,” kata Wakil Ketua MPR RI Hajriyanto Thohari di Kampus UI Depok, Kamis (17/10/2013).

Menurut dia, proses pengawasan dan pembatasan praktik polisi dinasti hanya diserahkan kepada landasan etik terkait kepatutan dan kepantasan. Namun yang terjadi adalah politik dinasti justru berkembang dan terus eksis dalam kehidupan politik di Indonesia. “Yang terjadi saat ini dinasti bekembang dalam dunia politik,” tukasnya.

Menurut Hajriyanto, fakta tersebut sudah cukup menjadi alasan untuk menuangkan aturan formal terkait keberadaan politik dinasti.

“Ya jangan hanya diserahkan kepada itikad baik, karena terbukti ketika diserahkan pada itikad baik orang perorang ternyata kecenderungannya pengabaian terhadap nilai nilai kepatutan itu sendiri sehingga politik dinasti berkembang,” pungkasnya.

Baca berita terkait, respons Prabowo soal politik dinasti.