Kerja sama KPU dengan Lemsaneg timbulkan kecurigaan
Kamis, 03 Oktober 2013 - 12:44 WIB
Kerja sama KPU dengan Lemsaneg timbulkan kecurigaan
A
A
A
Sindonews.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani mengaku heran, adanya kerjasama melalui penandatangan memorandum of understanding (MoU), antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg).
"KPU itu kan lembaga independen, Lemsaneg adalah organ pemerintah di bidang intelijen. Sebenarnya kerjasama ini tidak terkait. Kalau KPU dengan BPS (Badan Pusat Statistik) misalnya, saya bisa paham, sesuai dengan tupoksinya," kata Muzani di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (3/10/2013).
Menurutnya, lantaran tak saling berkaitan, maka kerja sama dua lembaga ini justru bisa menimbulkan kecurigaan. "Kalau dengan lembaga pemerintah yang bergerak di bidang persandian, intelijen. Ini menimbulkan kecurigaan," terangnya.
"KPU bisa bekerja sama dengan lembaga manapun, tetapi ketika yang dipilih Lemsaneg, ini jadi muncul kecurigaan. Apa yang dicapai dari kerja sama ini," sambungnya.
Ketika ditanya bahwa kerja sama itu terkait pengamanan IT KPU, Ia pun tak sepakat. Pasalnya, langkah tersebut bisa diganti dengan menggaet Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).
"Bagaimana mengauditnya. Kalau dari sisi teknis bisa kerjasama dengan BPPT yang bergerak dibidang IT. Dari sisi tabulasi dengan BPS. Kalau dengan Lemsaneg bagaimana? IT sarat dengan teknologi, Lemsaneg lembaga pemerintah yang memberi suporting pada intelijen," pungkasnya.
Klik di sini untuk berita KPU gandeng KPK cegah gratifikasi.
"KPU itu kan lembaga independen, Lemsaneg adalah organ pemerintah di bidang intelijen. Sebenarnya kerjasama ini tidak terkait. Kalau KPU dengan BPS (Badan Pusat Statistik) misalnya, saya bisa paham, sesuai dengan tupoksinya," kata Muzani di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (3/10/2013).
Menurutnya, lantaran tak saling berkaitan, maka kerja sama dua lembaga ini justru bisa menimbulkan kecurigaan. "Kalau dengan lembaga pemerintah yang bergerak di bidang persandian, intelijen. Ini menimbulkan kecurigaan," terangnya.
"KPU bisa bekerja sama dengan lembaga manapun, tetapi ketika yang dipilih Lemsaneg, ini jadi muncul kecurigaan. Apa yang dicapai dari kerja sama ini," sambungnya.
Ketika ditanya bahwa kerja sama itu terkait pengamanan IT KPU, Ia pun tak sepakat. Pasalnya, langkah tersebut bisa diganti dengan menggaet Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).
"Bagaimana mengauditnya. Kalau dari sisi teknis bisa kerjasama dengan BPPT yang bergerak dibidang IT. Dari sisi tabulasi dengan BPS. Kalau dengan Lemsaneg bagaimana? IT sarat dengan teknologi, Lemsaneg lembaga pemerintah yang memberi suporting pada intelijen," pungkasnya.
Klik di sini untuk berita KPU gandeng KPK cegah gratifikasi.
(stb)
