IPW khawatir Sutarman jadi alat politik penguasa
Senin, 30 September 2013 - 12:00 WIB
IPW khawatir Sutarman jadi alat politik penguasa
A
A
A
Sindonews.com - Indonesia Police Watch (IPW) menilai sangat dimungkinkan jika Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Komjen Pol Sutarman akan dijadikan alat politik Presiden Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), jika menjadi Kapolri nantinya.
Ketua Presidium IPW Neta S Pane, menuturkan bahwa alasan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengganti Kapolri Timur Pradopo untuk persiapan Pemilu dan Pilpres 2014 sama artinya Polri akan diseret ke kancah politik.
"Hal itu bisa diartikan bahwa Kapolri baru akan ditugaskan Presiden SBY untuk mengamankan kepentingan politik penguasa," ujar Neta dalam keterangan resminya yang diterima Sindonews, Senin (30/9/2013).
Maka dari itu, IPW mengimbau, seharusnya kalangan DPR RI mencermati hal ini dan bukan ramai-ramai mendukung calon tunggal Kapolri baru tersebut.
"Jika tidak, kalangan DPR dan partai-partai politik akan menyesal, jika nanti Polri diperalat menjadi kepentingan politik penguasa," katanya.
Lebih lanjut, dia mengatakan, IPW memahami bahwa calon tunggal kapolri yang disodorkan Presiden SBY ke DPR membuat tidak adanya alternatif pilihan. Meski pemilihan kapolri merupakan hak prerogatif presiden. "Tapi jika situasi ini tidak dicermati DPR, bisa dipastikan kapolri akan menjadi alat politik presiden," tegasnya.
Artinya, ujar Neta, kapolri pilihan Presiden SBY tersebut akan lebih mengedepankan kepentingan presiden dan tidak akan pernah memperhatikan kepentingan masyarakat maupun kepentingan institusi Polri.
Apalagi, sambungnya, Presiden sudah mengatakan bahwa digantinya Timur Pradopo dalam rangka pengamanan pemilu dan Pilpres 2014.
"Ini menunjukkan bahwa pergantian kapolri sarat dengan kepentingan politik. Kondisi ini jelas berbahaya. Bukan mustahil Kapolri pasca Timur Pradopo diarahkan untuk menjadi alat politik presiden di pemilu dan Pilpres 2014. Kondisi ini yang harus dicermati kalangan DPR," ungkapnya.
Sebab, ucap dia, hal itu sangat disayangkan jika belum apa-apa kalangan DPR sudah satu suara mendukung Komjen Sutarman.
Baca juga berita Jadi Kapolri, Sutarman harus berantas korupsi di tubuh Polri
Ketua Presidium IPW Neta S Pane, menuturkan bahwa alasan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengganti Kapolri Timur Pradopo untuk persiapan Pemilu dan Pilpres 2014 sama artinya Polri akan diseret ke kancah politik.
"Hal itu bisa diartikan bahwa Kapolri baru akan ditugaskan Presiden SBY untuk mengamankan kepentingan politik penguasa," ujar Neta dalam keterangan resminya yang diterima Sindonews, Senin (30/9/2013).
Maka dari itu, IPW mengimbau, seharusnya kalangan DPR RI mencermati hal ini dan bukan ramai-ramai mendukung calon tunggal Kapolri baru tersebut.
"Jika tidak, kalangan DPR dan partai-partai politik akan menyesal, jika nanti Polri diperalat menjadi kepentingan politik penguasa," katanya.
Lebih lanjut, dia mengatakan, IPW memahami bahwa calon tunggal kapolri yang disodorkan Presiden SBY ke DPR membuat tidak adanya alternatif pilihan. Meski pemilihan kapolri merupakan hak prerogatif presiden. "Tapi jika situasi ini tidak dicermati DPR, bisa dipastikan kapolri akan menjadi alat politik presiden," tegasnya.
Artinya, ujar Neta, kapolri pilihan Presiden SBY tersebut akan lebih mengedepankan kepentingan presiden dan tidak akan pernah memperhatikan kepentingan masyarakat maupun kepentingan institusi Polri.
Apalagi, sambungnya, Presiden sudah mengatakan bahwa digantinya Timur Pradopo dalam rangka pengamanan pemilu dan Pilpres 2014.
"Ini menunjukkan bahwa pergantian kapolri sarat dengan kepentingan politik. Kondisi ini jelas berbahaya. Bukan mustahil Kapolri pasca Timur Pradopo diarahkan untuk menjadi alat politik presiden di pemilu dan Pilpres 2014. Kondisi ini yang harus dicermati kalangan DPR," ungkapnya.
Sebab, ucap dia, hal itu sangat disayangkan jika belum apa-apa kalangan DPR sudah satu suara mendukung Komjen Sutarman.
Baca juga berita Jadi Kapolri, Sutarman harus berantas korupsi di tubuh Polri
(kri)
