KPK diminta bongkar dugaan korupsi SKK Migas
Senin, 30 September 2013 - 05:02 WIB
KPK diminta bongkar dugaan korupsi SKK Migas
A
A
A
Sindonews.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta mengungkap indikasi korupsi dan penyelewengan anggaran negara, yang terjadi bukan hanya saat periode Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).
Hal itu dikatakan pengamat perminyakan dan energi, Kurtubi. Menurutnya, pengungkapkan itu bukan hanya saat ini, tapi juga saat lembaga itu masih bernama Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bum (BP Migas).
Dia menilai, perkembangan kasus di lingkungan SKK Migas langkah pertama adalah publik harus mendukung penuh SKK Migas untuk juga membongkar indikasi korupsi di SKK Migas dan di BP Migas sebelumnya, di luar kasus Rudi Rubiandini.
Kedua, dukungan yang sama harus diberikan kepada KPK. KPK harus membongkar semua indikasi-indikasi korupsi dan penyimpangan dalam dua lembaga itu. "Sebab indikasi-indikasi korupsi amat sangat jelas. Harus dibongkar tuntas, kita dukung KPK," kata Kurtubi saat dihubungi SINDO di Jakarta, Minggu 29 September 2013, malam.
Dia menyebutkan, indikasi korupsi dan penyelewengan itu ada empat. Pertama, adanya hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyebutkan skandal ratusan juta dolar Amerika dalam hal cost recovery di BP Migas. Para pelakunya semua harus diseret.
Kedua, soal pemahaman BP Migas dan jajaran pimpinannya yang mengatakan bahwa dana operasional BP Migas bukan uang negara. "Ini adalah kebohongan publik ya. Karena uang operasi sekian triliun operasi di BP Migas itu asalnya adalah, dari produksi minyak mentah milik negara," bebernya.
Ketiga, terjadinya skandal dalam penujukan trader yang menjual minyak ke pasaran. Keempat, yang harus dibongkar juga adalah adanya iklan kebohongan publik tentang UU Migas. Iklan itu anonim. Dia mencurigai iklan itu yang dibiayai BP Migas. "Lalu banyak lagi kasus lain soal migas. Jadi kita dukung penuh, kita dorong KPK," tuturnya.
Soal penyelidikan baru KPK yang mengarah ke Kementerian Ekonomi Sumber Daya Mineral (ESDM), apakah bisa mengungkap keterlibatan pejabat ESDM, Kurtubi berpandangan, pintu masuk yang terang benderang adalah adanya uang cash USD200.000 yang sudah disita KPK dari ruangan Sekjen ESDM Waryono Karno.
Menurutnya, harusnya Waryono bukan hanya diperiksa, tapi harus ditangkap saja. "Uang itu harus diketahui asal usulnya. Jangan-jangan ini yang ketahuan segitu, tapi yang enggak ketahuan banyak. Karena, ESDM itu punya kewenangan banyak hal dalam hal migas ini. Banyak sekali lubang-lubangnya," tandasnya.
Hal itu dikatakan pengamat perminyakan dan energi, Kurtubi. Menurutnya, pengungkapkan itu bukan hanya saat ini, tapi juga saat lembaga itu masih bernama Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bum (BP Migas).
Dia menilai, perkembangan kasus di lingkungan SKK Migas langkah pertama adalah publik harus mendukung penuh SKK Migas untuk juga membongkar indikasi korupsi di SKK Migas dan di BP Migas sebelumnya, di luar kasus Rudi Rubiandini.
Kedua, dukungan yang sama harus diberikan kepada KPK. KPK harus membongkar semua indikasi-indikasi korupsi dan penyimpangan dalam dua lembaga itu. "Sebab indikasi-indikasi korupsi amat sangat jelas. Harus dibongkar tuntas, kita dukung KPK," kata Kurtubi saat dihubungi SINDO di Jakarta, Minggu 29 September 2013, malam.
Dia menyebutkan, indikasi korupsi dan penyelewengan itu ada empat. Pertama, adanya hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyebutkan skandal ratusan juta dolar Amerika dalam hal cost recovery di BP Migas. Para pelakunya semua harus diseret.
Kedua, soal pemahaman BP Migas dan jajaran pimpinannya yang mengatakan bahwa dana operasional BP Migas bukan uang negara. "Ini adalah kebohongan publik ya. Karena uang operasi sekian triliun operasi di BP Migas itu asalnya adalah, dari produksi minyak mentah milik negara," bebernya.
Ketiga, terjadinya skandal dalam penujukan trader yang menjual minyak ke pasaran. Keempat, yang harus dibongkar juga adalah adanya iklan kebohongan publik tentang UU Migas. Iklan itu anonim. Dia mencurigai iklan itu yang dibiayai BP Migas. "Lalu banyak lagi kasus lain soal migas. Jadi kita dukung penuh, kita dorong KPK," tuturnya.
Soal penyelidikan baru KPK yang mengarah ke Kementerian Ekonomi Sumber Daya Mineral (ESDM), apakah bisa mengungkap keterlibatan pejabat ESDM, Kurtubi berpandangan, pintu masuk yang terang benderang adalah adanya uang cash USD200.000 yang sudah disita KPK dari ruangan Sekjen ESDM Waryono Karno.
Menurutnya, harusnya Waryono bukan hanya diperiksa, tapi harus ditangkap saja. "Uang itu harus diketahui asal usulnya. Jangan-jangan ini yang ketahuan segitu, tapi yang enggak ketahuan banyak. Karena, ESDM itu punya kewenangan banyak hal dalam hal migas ini. Banyak sekali lubang-lubangnya," tandasnya.
(maf)
