BPKP dampingi kementerian & lembaga pemerintah
Jum'at, 27 September 2013 - 23:28 WIB
BPKP dampingi kementerian & lembaga pemerintah
A
A
A
Sindonews.com - Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Mardiasmo mengatakan, pihaknya sudah menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian Agama (Kemenag) terkait reformasi birokrasi dalam pengelolaan keuangan.
BPKP yang juga merangkap sebagai tim quality assurance, dan juga sebagai tim audit internal pemerintah memberikan pendampingan kepada lembaga, termasuk kementerian dalam menyusun laporan keuangan, penempatan dananya dan menyusun anggaran dan pelaporan penggunaan anggaran.
"Hal ini bermuara kepada public trust. Pengelolaan anggaran yang tepat membuat kepercayaan publik meningkat terhadap akuntabilitas, dan transparansi suatu lembaga," kata dia, Jumat (17/9/2013).
Seperti diberitakan sebelumnya, untuk meningkatkan kinerja di lingkungan Kemenag, Menag Suryadharma Ali mengerahkan 2.900 akuntan. Mereka bertugas mengajarkan kepada pengguna anggaran di Kemenag, bagaimana caranya menggunakan anggaran dan membuat laporan anggaran yang baik dan benar sesuai dengan aturan yang berlaku.
Hal ini bertujuan, untuk menerapkan reformasi birokrasi di lingkungan Kemenag. Sehingga, pelayanan kepada masyarakat dapat dioptimalkan.
Klik di sini untuk berita lainnya.
BPKP yang juga merangkap sebagai tim quality assurance, dan juga sebagai tim audit internal pemerintah memberikan pendampingan kepada lembaga, termasuk kementerian dalam menyusun laporan keuangan, penempatan dananya dan menyusun anggaran dan pelaporan penggunaan anggaran.
"Hal ini bermuara kepada public trust. Pengelolaan anggaran yang tepat membuat kepercayaan publik meningkat terhadap akuntabilitas, dan transparansi suatu lembaga," kata dia, Jumat (17/9/2013).
Seperti diberitakan sebelumnya, untuk meningkatkan kinerja di lingkungan Kemenag, Menag Suryadharma Ali mengerahkan 2.900 akuntan. Mereka bertugas mengajarkan kepada pengguna anggaran di Kemenag, bagaimana caranya menggunakan anggaran dan membuat laporan anggaran yang baik dan benar sesuai dengan aturan yang berlaku.
Hal ini bertujuan, untuk menerapkan reformasi birokrasi di lingkungan Kemenag. Sehingga, pelayanan kepada masyarakat dapat dioptimalkan.
Klik di sini untuk berita lainnya.
(stb)
