Usulan peningkatan kesejahteraan SDM SKK Migas dikritik

Sindonews.com - Usulan agar kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan SKK Minyak dan Gas (Migas) ditingkatkan mendapat penolakan. Pasalnya, seluruh pegawai dari tingkat bawah sampai atas SKK Migas dipandang sudah sejahtera dan pendapatannya sesuai dengan apa yang dikerjakan.

"Tidak dapat dijadikan alasan, karena mereka mengelola uang yang besar, lantas minta kesejahteraannya dinaikkan juga. Apalagi jika alasannya untuk mengurangi terjadinya potensi tindak pidana korupsi," kata Direktur Eksekutif IRESS (Indonesian Resources Studies), Marwan Batubara saat dihubungi Sindonews, Jakarta, Jumat (27/9/2013).

Marwan mengatakan, jika masih ada anggota atau petinggi di SKK Migas yang masih korupsi meski gajinya sudah tinggi, berarti orang tersebut tamak.

"Gaji mereka sudah di atas rata-rata gaji yang ada di Indonesia, coba dilihat berapa gaji rata-rata orang Indonesia? Nah mereka masih di atasnya. Kalau masih ada yang korupsi, itu namanya rakus," tegas Marwan.

Selain itu, Marwan juga mengatakan bahwa seluruh petinggi di SKK Migas, selama ini tidak pernah melaporkan ritensi ke anggota DPR. Namun hanya satu jalur yakni melalui Kementerian Keuangan yang langsung ke SKK Migas.

"Penerimaan dari SKK Migas langsung dipotong sekian persen dan DPR tidak dilibatkan," ungkap Marwan.

Marwan juga mengimbau agar seluruh petinggi di SKK Migas memiliki rasa toleransi dengan instansi lain. "Gaji mereka terlalu besar, jika dibandingkan dengan yang lainnya. Harusnya ada tenggang rasa, peduli dengan yang gajinya lebih rendah. Jumlah uang di negara ini kan terbatas, bisa jomplang nanti dengan yang lain," tandas Marwan.

Sebelumnya praktisi migas Maman Abdurrahman juga berpendapat, gaji pekerja SKK Migas perlu dinaikkan. Harapannya, sistem yang sudah bagus di internal lembaga itu bisa didukung dengan kinerja yang profesional.

"Saya harus mengatakan industri di migas lebih paling bagus sistemnya dibandingkan yang lainnya," tukasnya, Selasa, 24 September 2013.

Dia menambahkan, tanpa didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang bagus, maka transparansi dan akuntabilitas di internal SKK Migas tidak akan tercapai. Persoalannya, rata-rata SDM di SKK Migas butuh biaya besar, harapannya tenaga ahli dari luar negeri bisa direkrut, dengan konsekuensi perlu gaji yang besar.

"Bukan berarti SDM di SKK migas kita jelek, namun kita bisa mendapatkan sumber daya yang lebih bagus dari itu," ucapnya.

Baca juga berita Sutan setuju kesejahteraan pegawai SKK Migas ditingkatkan