Paternalistik penyebab pejabat enggan mundur
Paternalistik penyebab pejabat enggan mundur
A
A
A
Sindonews.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai tidak memberikan contoh yang baik, sehingga para peserta konvensi Calon Presiden (Capres) Partai Demokrat enggan melepas jabatannya.
Direktur Eksekutif Center for Analysis Research and Development (CARE) Jen Zuldi mengatakan, wajar jika para pejabat tersebut enggan untuk melepas jabatannya.
"Budaya kita budaya paternalistik, tidak mungkin seorang pejabat negara bisa memisahkan dan melepaskan dirinya dari jabatan yang ia emban," kata Jen Zuldi kepada wartawan, Rabu 25 September 2013.
Saat berkunjung ke daerah, imbuhnya, seorang menteri tidak bisa melepaskan dirinya dari protokoler yang ada. Kepala daerah baik provinsi maupun kabupaten atau kota, akan sibuk menyambut kedatangan sang menteri.
Menurutnya, meskipun ia menyampaikan berkunjung ke daerah itu bukan sebagai menteri, tetapi sebagai peserta konvensi Partai Demokrat. "Itu yang tidak bisa dipisahkan, karena itu tadi, budaya kita budaya paternalistik," ujarnya.
Ditambahkan, hal itu akan kontra produktif dan dapat merugikan Partai Demokrat sendiri, karena ini bentuk dari inkonsistensi Konvensi Partai Demokrat. "Tidak ada pilihan lain bagi Partai Demokrat, kecuali meminta seluruh peserta konvensi yang memangku jabatan publik untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Pekerjaan anda sebagai menteri adalah pekerjaan serius, tidak bisa sambilan begitu," ujar Jen.
Sebagaimana diketahui, 11 peserta Konvensi Partai Demokrat antara lain Ali Masykur Musa (anggota Badan Pemeriksa Keuangan-BPK), Anis Baswedan (Rektor Universitas Paramadina), Dahlan Iskan (Menteri Badan Usaha Milik Negara-BUMN), Dino Patti Djalal (Duta Besar-Dubes RI untuk AS), Endriartono Sutarto (mantan Panglima TNI).
Kemudian Gita Wirjawan (Menteri Perdagangan-Mendag), Hayono Isman (anggota Dewan Perwakilan Rakyat-DPR), Irman Gusman (Ketua Dewan Perwakilan Daerah-DPD), Marzuki Alie (Ketua DPR), Pramono Edhie Wibowo (mantan Panglima TNI) dan Sinyo Haris Sarundajang (Gubernur Sulawesi Utara-Sulut).
Simak berita terkait peserta yang ikut Konvensi Demokrat harus mundur dari jabatannya.
Direktur Eksekutif Center for Analysis Research and Development (CARE) Jen Zuldi mengatakan, wajar jika para pejabat tersebut enggan untuk melepas jabatannya.
"Budaya kita budaya paternalistik, tidak mungkin seorang pejabat negara bisa memisahkan dan melepaskan dirinya dari jabatan yang ia emban," kata Jen Zuldi kepada wartawan, Rabu 25 September 2013.
Saat berkunjung ke daerah, imbuhnya, seorang menteri tidak bisa melepaskan dirinya dari protokoler yang ada. Kepala daerah baik provinsi maupun kabupaten atau kota, akan sibuk menyambut kedatangan sang menteri.
Menurutnya, meskipun ia menyampaikan berkunjung ke daerah itu bukan sebagai menteri, tetapi sebagai peserta konvensi Partai Demokrat. "Itu yang tidak bisa dipisahkan, karena itu tadi, budaya kita budaya paternalistik," ujarnya.
Ditambahkan, hal itu akan kontra produktif dan dapat merugikan Partai Demokrat sendiri, karena ini bentuk dari inkonsistensi Konvensi Partai Demokrat. "Tidak ada pilihan lain bagi Partai Demokrat, kecuali meminta seluruh peserta konvensi yang memangku jabatan publik untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Pekerjaan anda sebagai menteri adalah pekerjaan serius, tidak bisa sambilan begitu," ujar Jen.
Sebagaimana diketahui, 11 peserta Konvensi Partai Demokrat antara lain Ali Masykur Musa (anggota Badan Pemeriksa Keuangan-BPK), Anis Baswedan (Rektor Universitas Paramadina), Dahlan Iskan (Menteri Badan Usaha Milik Negara-BUMN), Dino Patti Djalal (Duta Besar-Dubes RI untuk AS), Endriartono Sutarto (mantan Panglima TNI).
Kemudian Gita Wirjawan (Menteri Perdagangan-Mendag), Hayono Isman (anggota Dewan Perwakilan Rakyat-DPR), Irman Gusman (Ketua Dewan Perwakilan Daerah-DPD), Marzuki Alie (Ketua DPR), Pramono Edhie Wibowo (mantan Panglima TNI) dan Sinyo Haris Sarundajang (Gubernur Sulawesi Utara-Sulut).
Simak berita terkait peserta yang ikut Konvensi Demokrat harus mundur dari jabatannya.
(maf)
Explore More