Indeks realibilitas sekolah jadi pegangan untuk UN
Selasa, 24 September 2013 - 23:02 WIB
Indeks realibilitas sekolah jadi pegangan untuk UN
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah Pusat tidak akan melihat persentase kelulusan Ujian Nasional (UN), sebagai dasar intervensi ke daerah. Intervensi kebijakan pendidikan akan dilakukan melalui indeks kompetensi pendidikan.
Dirjen Pendidikan Dasar (Dikdas) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Hamid Muhammad mencontohkan, analisis di daerah Sumatera Utara (Sumut). Indeks kompetensi sekolah pada program Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di SMA ialah 66,80.
Menurutnya, jika dilakukan analisis pada tingkat kabupaten diperoleh indeks tertinggi diraih oleh Kabupaten Tapanuli Utara 82, sedangkan terendah adalah Kabupaten Nias 42.
“Jadi ini dibedah sebagai gambaran. Dengan UN kita bisa memetakan seperti apa kondisi pendidikan di masing-masing provinsi dan kabupaten atau kota,” katanya di Gedung Kemendikbud, Jakarta, Selasa (24/9/2013).
Mantan Dirjen PNFI Kemendikbud ini menerangkan, dengan adanya indeks kompetensi ini maka, pemerintah tidak lagi melihat persentase kelulusan sebagai kinerja sekolah atau daerah. Namun yang saat ini dilihat ialah indeks reliabilitas sekolah dalam menjawab soal UN.
Hamid mengartikan, kelulusan yang mencapai 100 persen tidak akan menjadi idaman dalam setiap hajatan UN. Melainkan reliabilitas inilah yang akan dijadikan pegangan.
Dengan analisis ini, dapat diketahui sekolah mana yang mempunyai nilai tinggi dan mempunyai nilai rendah. Setelah diketahui maka dapat dilakukan intervensi kebijakan terhadap sekolah-sekolah tersebut termasuk bagi guru dan siswa.
“Kita kupas satu persatu apa manfaat UN. Mau tidak mau UN harus dilaksanakan secara valid dan reliabel. Kalau tidak kita tidak bisa mengukur bagaimana capaian pendidikan di Indonesia,” tuturnya.
Dirjen Pendidikan Dasar (Dikdas) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Hamid Muhammad mencontohkan, analisis di daerah Sumatera Utara (Sumut). Indeks kompetensi sekolah pada program Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di SMA ialah 66,80.
Menurutnya, jika dilakukan analisis pada tingkat kabupaten diperoleh indeks tertinggi diraih oleh Kabupaten Tapanuli Utara 82, sedangkan terendah adalah Kabupaten Nias 42.
“Jadi ini dibedah sebagai gambaran. Dengan UN kita bisa memetakan seperti apa kondisi pendidikan di masing-masing provinsi dan kabupaten atau kota,” katanya di Gedung Kemendikbud, Jakarta, Selasa (24/9/2013).
Mantan Dirjen PNFI Kemendikbud ini menerangkan, dengan adanya indeks kompetensi ini maka, pemerintah tidak lagi melihat persentase kelulusan sebagai kinerja sekolah atau daerah. Namun yang saat ini dilihat ialah indeks reliabilitas sekolah dalam menjawab soal UN.
Hamid mengartikan, kelulusan yang mencapai 100 persen tidak akan menjadi idaman dalam setiap hajatan UN. Melainkan reliabilitas inilah yang akan dijadikan pegangan.
Dengan analisis ini, dapat diketahui sekolah mana yang mempunyai nilai tinggi dan mempunyai nilai rendah. Setelah diketahui maka dapat dilakukan intervensi kebijakan terhadap sekolah-sekolah tersebut termasuk bagi guru dan siswa.
“Kita kupas satu persatu apa manfaat UN. Mau tidak mau UN harus dilaksanakan secara valid dan reliabel. Kalau tidak kita tidak bisa mengukur bagaimana capaian pendidikan di Indonesia,” tuturnya.
(maf)
