Ini pertimbangan bupati dipilih DPRD
Sabtu, 21 September 2013 - 02:07 WIB
Ini pertimbangan bupati dipilih DPRD
A
A
A
Sindonews.com - Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Djohermansyah Djohan mengatakan, pertimbangan gubernur dipilih langsung sedangkan bupati atau wali kota dipilih DPR adalah sejak tahun 2005 pemilihan kepala daerah (pilkada) di kabupaten atau kota lebih banyak menimbulkan permasalahan.
Menurutnya, sedangkan pemilihan untuk gubernur memang relatif aman dan tidak bergejolak. "Paling bermasalah di kabupaten atau kota, sehingga dikembalikan kepada DPRD," katanya kepada wartawan, Jumat 20 September 2013.
Djohermansyah menjelaskan, persoalan yang utama terjadi di daerah adalah banyaknya kepala daerah yang terjerat dalam proses hukum. Data Kemendagri hingga September 2013, sebanyak 304 kepala daerah sejak 2005 tersangkut kasus korupsi.
"Ini tidak main-main. Total dari 524 kepala daerah di Indonesia. Persoalan hukum ini tidak menunjukkan kepala daerah tidak menjalankan amanah dan tidak menjalankan pemerintahan yang baik," ucapnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, kasus korupsi dinilai disebabkan karena marak terjadi politik uang di daerah. Politik uang inilah yang kemudian membuat biaya pilkada sangat malah. Kemudian kisruh pilkada menelan korban jiwa. Tidak hanya yang terluka tetapi juga bahkan meninggal dunia karena sengketa pilkada.
"70 korban yang tidak bersalah harus meninggal karena pilkada langsung. 279 rumah rusak dan 203 jiwa luka-luka. Kemudian pertokoan juga dirusak," ungkapnya.
Djohermasnyah mengatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada ini sudah cukup lama, yakni tujuh kali masa sidang. Perkembangan saat ini hanyalah tinggal di ujung akhir penyelesaian.
"Di akhir tahun ini akan diselesaikan. Ini niat kita untuk menata kembali pilkada kita. Pilkada selain selain ada positif tetapi juga negatif. Hal-hal yang baik dipertahankan dan yang negatif dihilangkan. Konflik-konflik yang terjadi juga harus kita akan atasi," pungkasnya.
Menurutnya, sedangkan pemilihan untuk gubernur memang relatif aman dan tidak bergejolak. "Paling bermasalah di kabupaten atau kota, sehingga dikembalikan kepada DPRD," katanya kepada wartawan, Jumat 20 September 2013.
Djohermansyah menjelaskan, persoalan yang utama terjadi di daerah adalah banyaknya kepala daerah yang terjerat dalam proses hukum. Data Kemendagri hingga September 2013, sebanyak 304 kepala daerah sejak 2005 tersangkut kasus korupsi.
"Ini tidak main-main. Total dari 524 kepala daerah di Indonesia. Persoalan hukum ini tidak menunjukkan kepala daerah tidak menjalankan amanah dan tidak menjalankan pemerintahan yang baik," ucapnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, kasus korupsi dinilai disebabkan karena marak terjadi politik uang di daerah. Politik uang inilah yang kemudian membuat biaya pilkada sangat malah. Kemudian kisruh pilkada menelan korban jiwa. Tidak hanya yang terluka tetapi juga bahkan meninggal dunia karena sengketa pilkada.
"70 korban yang tidak bersalah harus meninggal karena pilkada langsung. 279 rumah rusak dan 203 jiwa luka-luka. Kemudian pertokoan juga dirusak," ungkapnya.
Djohermasnyah mengatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada ini sudah cukup lama, yakni tujuh kali masa sidang. Perkembangan saat ini hanyalah tinggal di ujung akhir penyelesaian.
"Di akhir tahun ini akan diselesaikan. Ini niat kita untuk menata kembali pilkada kita. Pilkada selain selain ada positif tetapi juga negatif. Hal-hal yang baik dipertahankan dan yang negatif dihilangkan. Konflik-konflik yang terjadi juga harus kita akan atasi," pungkasnya.
(maf)
