Komisi I: Dirut TVRI mengada-ngada
Jum'at, 20 September 2013 - 10:51 WIB
Komisi I: Dirut TVRI mengada-ngada
A
A
A
Sindonews.com - Wakil Ketua Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin menolak pernyataan Direktur Utama (Dirut) Televisi Republik Indonesia (TVRI) di sejumlah media massa yang menyebut bahwa siaran konvensi Presiden Partai Demokrat adalah hasil kesepakatan LPP TVRI dengan Komisi I DPR.
TB Hasanuddin mengakui kedua belah pihak mewacanakan tentang peran TVRI dalam Pemilu 2014 khususnya mengenai sosialisasi. Namun, untuk bentuk rencana sosialisasi itu belum disepakati karena masih harus dibicarakan dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).
"Perlu saya luruskan memang benar dalam rapat dengar pendapat LPP TVRI dengan Komisi I tanggal 10 September 2013 ada wacana tentang peran TVRI dalam pemilu yang akan datang khususnya sosialisasi pemilu kepada publik," kata TB Hasanuddin melalui siaran tertulis kepada wartawan, Jumat (20/9/2013).
"Nah seperti apa bentuknya, tata kelolanya, petunjuk teknisnya dan lain-lainnya harus dibicarakan dahulu dengan pihak-pihak terkait seperti KPU (dari sisi regulasi tentang pemilunyanya), dengan KPI (dari sisi regulasi dan ketentuan siarannya)," sambungnya.
Kata dia, hingga kini koordinasi bersama antar pihak itu belum dilaksanakan. Sehingga, belum jelas isi penyiaran sosialisasi yang dapat dilakukan TVRI dari wacana itu.
"Sampai hari ini kordinasi bersama itu belum dilaksanakan sehingga belum jelas misalnya, apa yang boleh dan yang tidak boleh dalam kampanye melalui TV, durasi penyiaran masing-masing peserta pemilu, subtansi siaran, waktu siaran dan lain lain. Sekali lagi saya sampaikan bahwa rapat dengan KPU dan KPI sampai hari ini belum dilaksanakan," tegasnya.
Karena itu, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini menilai komentar Dirut TVRI tidak sesuai dengan hasil rapat tersebut. "Dirut TVRI terkesan terburu buru dan mengada-ngada," pungkasnya.
Baca berita Dewan Pengawas diminta selidiki penyiaran konvensi oleh TVRI
TB Hasanuddin mengakui kedua belah pihak mewacanakan tentang peran TVRI dalam Pemilu 2014 khususnya mengenai sosialisasi. Namun, untuk bentuk rencana sosialisasi itu belum disepakati karena masih harus dibicarakan dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).
"Perlu saya luruskan memang benar dalam rapat dengar pendapat LPP TVRI dengan Komisi I tanggal 10 September 2013 ada wacana tentang peran TVRI dalam pemilu yang akan datang khususnya sosialisasi pemilu kepada publik," kata TB Hasanuddin melalui siaran tertulis kepada wartawan, Jumat (20/9/2013).
"Nah seperti apa bentuknya, tata kelolanya, petunjuk teknisnya dan lain-lainnya harus dibicarakan dahulu dengan pihak-pihak terkait seperti KPU (dari sisi regulasi tentang pemilunyanya), dengan KPI (dari sisi regulasi dan ketentuan siarannya)," sambungnya.
Kata dia, hingga kini koordinasi bersama antar pihak itu belum dilaksanakan. Sehingga, belum jelas isi penyiaran sosialisasi yang dapat dilakukan TVRI dari wacana itu.
"Sampai hari ini kordinasi bersama itu belum dilaksanakan sehingga belum jelas misalnya, apa yang boleh dan yang tidak boleh dalam kampanye melalui TV, durasi penyiaran masing-masing peserta pemilu, subtansi siaran, waktu siaran dan lain lain. Sekali lagi saya sampaikan bahwa rapat dengan KPU dan KPI sampai hari ini belum dilaksanakan," tegasnya.
Karena itu, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini menilai komentar Dirut TVRI tidak sesuai dengan hasil rapat tersebut. "Dirut TVRI terkesan terburu buru dan mengada-ngada," pungkasnya.
Baca berita Dewan Pengawas diminta selidiki penyiaran konvensi oleh TVRI
(kri)
