Politikus Golkar tutupi anggaran PON Riau
Kamis, 19 September 2013 - 19:31 WIB
Politikus Golkar tutupi anggaran PON Riau
A
A
A
Sindonews.com - Mantan Wakil Ketua Komisi X DPR dari Fraksi Partai Golkar Rully Chairul Azwar tampak menutupi proses pembahasan anggaran PON Riau di APBN 2013.
Hal tersebut terlihat usai Rully merampungkan pemeriksaannya lebih dari tujuh jam. Pria yang mengenakan batik lengan panjang motif biru tersebut tampak keluar pukul 17.40 WIB.
Kolega Setya Novanto ini bahkan enggan berkomentar banyak. Pria yang pernah diperiksa pada Jumat, 23 Agustus 2013 ini hanya menyatakan sebenarnya tidak ada yang baru. Tetapi penyidik terus mendalami proses penggaran PON Riau.
"Pembahasan soal PON, tidak ada yg baru. Soal (pembahasan) anggaran PON," ujarnya sambil berjalan terengah-engah ke Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Kamis (19/9/2013).
Saat tiba pukul 08.30 WIB, Rully yang sempat satu komisi dengan Kahar Muzakir di Komisi X DPR itu bahkan tak berkomentar apapun. Dia lebih memilih masuk ke ruang steril KPK. Hari ini Rully diperiksa untuk tersangka Gubernur Riau M Rusli Zainal yang juga Ketua DPP Partai Golkar.
Keterhubungan PON Riau dengan anggota DPR ini, terendus KPK setelah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mengajukan tambahan anggaran Rp290 miliar dari APBN. Tapi pada akhirnya Pemerintah Pusat hanya mengucurkan Rp100 miliar melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).
Beberapa anggota/mantan anggota Komisi X DPR dan anggota DPR pernah diperiksa penyidik. Di antaranya, Kahar Muzakir (Golkar), Setya Novanto (Golkar), Angelina Sondakh (Demokrat), Juwani Alie (Demokrat), dan Utut Adianto (PDIP). Selain itu ada juga Menko Kesra Agung Laksono, mantan Menpora Andi Alfian Mallarangeng, Ketua PSSI Djohar Arifin, dan mantan Ketua Umum KONI Pusat Rita Subowo.
Sebelumnya, KPK mengaku membidik keterlibatan anggota Komisi X DPR dalam kasus dugaan suap PON Riau 2012. Karenanya penyidik terus mendalami peran anggota komisi olahraga itu dalam peningkatan dan penambahan anggaran PON XVIII di Riau. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan Bambang Widjojanto, Senin, 2 September 2013. Dia menjelaskan, proses pemeriksaan anggota DPR berkaitan dengan tersangka Gubernur Riau M Rusli Zainal.
"Peningkatan biaya-biaya yang muncul dalam pembiayaan PON, yang meminta persetujuan anggota DPR. Perkembangan terbaru adalah mengkonfirmasi mengenai penambahan anggaran yang dibutuhkan," ungkap Bambang.
Hal tersebut terlihat usai Rully merampungkan pemeriksaannya lebih dari tujuh jam. Pria yang mengenakan batik lengan panjang motif biru tersebut tampak keluar pukul 17.40 WIB.
Kolega Setya Novanto ini bahkan enggan berkomentar banyak. Pria yang pernah diperiksa pada Jumat, 23 Agustus 2013 ini hanya menyatakan sebenarnya tidak ada yang baru. Tetapi penyidik terus mendalami proses penggaran PON Riau.
"Pembahasan soal PON, tidak ada yg baru. Soal (pembahasan) anggaran PON," ujarnya sambil berjalan terengah-engah ke Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Kamis (19/9/2013).
Saat tiba pukul 08.30 WIB, Rully yang sempat satu komisi dengan Kahar Muzakir di Komisi X DPR itu bahkan tak berkomentar apapun. Dia lebih memilih masuk ke ruang steril KPK. Hari ini Rully diperiksa untuk tersangka Gubernur Riau M Rusli Zainal yang juga Ketua DPP Partai Golkar.
Keterhubungan PON Riau dengan anggota DPR ini, terendus KPK setelah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mengajukan tambahan anggaran Rp290 miliar dari APBN. Tapi pada akhirnya Pemerintah Pusat hanya mengucurkan Rp100 miliar melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).
Beberapa anggota/mantan anggota Komisi X DPR dan anggota DPR pernah diperiksa penyidik. Di antaranya, Kahar Muzakir (Golkar), Setya Novanto (Golkar), Angelina Sondakh (Demokrat), Juwani Alie (Demokrat), dan Utut Adianto (PDIP). Selain itu ada juga Menko Kesra Agung Laksono, mantan Menpora Andi Alfian Mallarangeng, Ketua PSSI Djohar Arifin, dan mantan Ketua Umum KONI Pusat Rita Subowo.
Sebelumnya, KPK mengaku membidik keterlibatan anggota Komisi X DPR dalam kasus dugaan suap PON Riau 2012. Karenanya penyidik terus mendalami peran anggota komisi olahraga itu dalam peningkatan dan penambahan anggaran PON XVIII di Riau. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan Bambang Widjojanto, Senin, 2 September 2013. Dia menjelaskan, proses pemeriksaan anggota DPR berkaitan dengan tersangka Gubernur Riau M Rusli Zainal.
"Peningkatan biaya-biaya yang muncul dalam pembiayaan PON, yang meminta persetujuan anggota DPR. Perkembangan terbaru adalah mengkonfirmasi mengenai penambahan anggaran yang dibutuhkan," ungkap Bambang.
(lal)
