Lelang UN rugikan negara Rp6,3 miliar
Lelang UN rugikan negara Rp6,3 miliar
A
A
A
Sindonews.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan indikasi kerugian negara pada proses lelang Ujian Nasional (UN) Rp6,3 miliar.
Anggota BPK Rizal Djalil mengatakan, jumlah potensi di UN 2013 lebih rendah dari penyimpangan proses lelang 2012, yang terbukti merugikan keuangan negara sebesar Rp8,1 miliar.
Sementara penyimpangan dalam pengelolaan keuangan penyelenggaraan UN 2012 dan 2013 sebesar Rp2,6 miliar. BPK juga menemukan adanya kegiatan fiktif, dan markup sebesar Rp1,7 miliar pada dua tahun tersebut.
"Kami temukan ada indikasi kerugian. Namun memang tidak sedahsyat pemberitaan sebelumnya di media," katanya di gedung BPK, Kamis (19/9/2013).
Rizal menambahkan, terkait tindak pidana korupsi, BPK memang tidak dapat melakukan penindakan. Melainkan sebatas memeriksa keuangan saja. Namun jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ataupun kejaksaan ingin meminta data atau meminta BPK untuk menindaklanjuti data yang ada, maka pihaknya menyatakan siap tugas.
BPK menyesalkan sejumlah kelemahan UN 2013 seperti perubahan 20 soal UN tidak seimbang, dengan waktu pencetakan dan distribusi soal. Kemendikbud juga dianggap lalai mengawasi proses pencetakan dan distribusi soal.
Lalu, tidak ada sistem peringatan dini terhadap keterlambatan pencetakan dan distribusi, maka terjadi kekisruhan UN di 11 provinsi. "Selain perencanaan, koordinasi dan organisasi juga belum optimal," jelasnya.
Rizal menyatakan, BPK merekomendasikan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dievaluasi, karena kerjanya tidak efektif. Kemendikbud juga harus menyerahkan teknis penyelenggaraan UN, seperti percetakan soal ke provinsi.
Selain itu, Kemendikbud juga perlu menerapkan sistem anggaran terpadu untuk UN berikutnya. Kemendikbud diberikan waktu dua bulan untuk menindaklanjuti hasil audit ini.
Klik di sini untuk berita lainnya.
Anggota BPK Rizal Djalil mengatakan, jumlah potensi di UN 2013 lebih rendah dari penyimpangan proses lelang 2012, yang terbukti merugikan keuangan negara sebesar Rp8,1 miliar.
Sementara penyimpangan dalam pengelolaan keuangan penyelenggaraan UN 2012 dan 2013 sebesar Rp2,6 miliar. BPK juga menemukan adanya kegiatan fiktif, dan markup sebesar Rp1,7 miliar pada dua tahun tersebut.
"Kami temukan ada indikasi kerugian. Namun memang tidak sedahsyat pemberitaan sebelumnya di media," katanya di gedung BPK, Kamis (19/9/2013).
Rizal menambahkan, terkait tindak pidana korupsi, BPK memang tidak dapat melakukan penindakan. Melainkan sebatas memeriksa keuangan saja. Namun jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ataupun kejaksaan ingin meminta data atau meminta BPK untuk menindaklanjuti data yang ada, maka pihaknya menyatakan siap tugas.
BPK menyesalkan sejumlah kelemahan UN 2013 seperti perubahan 20 soal UN tidak seimbang, dengan waktu pencetakan dan distribusi soal. Kemendikbud juga dianggap lalai mengawasi proses pencetakan dan distribusi soal.
Lalu, tidak ada sistem peringatan dini terhadap keterlambatan pencetakan dan distribusi, maka terjadi kekisruhan UN di 11 provinsi. "Selain perencanaan, koordinasi dan organisasi juga belum optimal," jelasnya.
Rizal menyatakan, BPK merekomendasikan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dievaluasi, karena kerjanya tidak efektif. Kemendikbud juga harus menyerahkan teknis penyelenggaraan UN, seperti percetakan soal ke provinsi.
Selain itu, Kemendikbud juga perlu menerapkan sistem anggaran terpadu untuk UN berikutnya. Kemendikbud diberikan waktu dua bulan untuk menindaklanjuti hasil audit ini.
Klik di sini untuk berita lainnya.
(stb)
Explore More