Kemiskinan berdampak pada berbagai aspek
Rabu, 18 September 2013 - 20:49 WIB
Kemiskinan berdampak pada berbagai aspek
A
A
A
Sindonews.com - Menteri Sosial (Mensos) Salim Segaf Al Jufri mengatakan, pengentasan kemiskinan masih menjadi pekerjaan besar pemerintah. Dalam hal ini, Kementerian Sosial (Kemensos) instansi pemerintah, didorong guna membuat program strategis, menyusun aksi nasional yang terintegrasi dengan pemerintah daerah (pemda).
Salim mengatakan, saat ini kemiskinan menjadi sumber masalah sosial yang semakin kompleks yang berdampak pada semua sektor, seperti ekonomi, politik, dan iptek, baik di tingkat lokal, nasional, regional dan global.
“Kemiskinan juga berdampak pada pengangguran, anak-anak terlantar, masalah lansia, kriminalitas, korban narkoba, konflik SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan), kerusuhan antar kampung, separatisme yang mengarah pada disintegrasi bangsa," kata Salim Segaf saat ditemui dalam acara musyawarah perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial di Jakarta, Rabu (18/9/2013).
Sebelumnya, Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail menilai, angka kemiskinan secara nasional versi Badan Pusat Statistik (BPS) yakni jika biaya pengeluaran seseorang mencapai Rp259.520 di tahun 2012. Prosentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional yakni 15,10 persen di tahun 1990 dan 12,49 persen di tahun 2011.
"Padahal target MDGs tahun 2015 prosentase kemiskinan harus di bawah 7,55 persen," ujarnya kepada wartawan di Balaikota Depok, Selasa 10 September 2013.
Nur Mahmudi menambahkan Depok sendiri angka kemiskinan jauh melebih target nasional dan MDGs yakni hanya 2,46 persen. Sebab, lanjutnya, seluruh kabupaten kota dan kepala daerah di seluruh Indonesia diamanahkan untuk mengentaskan angka kemiskinan dan kelaparan.
Salim mengatakan, saat ini kemiskinan menjadi sumber masalah sosial yang semakin kompleks yang berdampak pada semua sektor, seperti ekonomi, politik, dan iptek, baik di tingkat lokal, nasional, regional dan global.
“Kemiskinan juga berdampak pada pengangguran, anak-anak terlantar, masalah lansia, kriminalitas, korban narkoba, konflik SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan), kerusuhan antar kampung, separatisme yang mengarah pada disintegrasi bangsa," kata Salim Segaf saat ditemui dalam acara musyawarah perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial di Jakarta, Rabu (18/9/2013).
Sebelumnya, Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail menilai, angka kemiskinan secara nasional versi Badan Pusat Statistik (BPS) yakni jika biaya pengeluaran seseorang mencapai Rp259.520 di tahun 2012. Prosentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional yakni 15,10 persen di tahun 1990 dan 12,49 persen di tahun 2011.
"Padahal target MDGs tahun 2015 prosentase kemiskinan harus di bawah 7,55 persen," ujarnya kepada wartawan di Balaikota Depok, Selasa 10 September 2013.
Nur Mahmudi menambahkan Depok sendiri angka kemiskinan jauh melebih target nasional dan MDGs yakni hanya 2,46 persen. Sebab, lanjutnya, seluruh kabupaten kota dan kepala daerah di seluruh Indonesia diamanahkan untuk mengentaskan angka kemiskinan dan kelaparan.
(maf)
