Fitra desak BPK umumkan hasil audit UN
Rabu, 18 September 2013 - 17:38 WIB
Fitra desak BPK umumkan hasil audit UN
A
A
A
Sindonews.com - Direktur Investigatif dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafi menagih janji Badan Pemeriksa Keungan (BPK), untuk pengumuman audit Ujian Nasional (UN).
Dia juga khawatir jika semakin lama tidak diumumkan, akan banyak manipulasi atas audit tersebut. Sementara jika BPK menunda hasil tersebut, ujarnya, BPK akan dianggap tidak serius untuk mengawasi kebocoran anggaran negara.
“Publik akan curiga hasil audit tersebut diintervensi, agar tidak mengena kepada orang-orang atas (pejabat Kemendikbud),” katanya kepada KORAN SINDO, Rabu (18/9/2013).
Seperti diberitakan Sindonews sebelumnya, pemerintah didesak untuk mengumumkan hasil audit BPK terkait UN. Hal itu dikhawatirkan, laporan tersebut dimanipulasi untuk kepentingan pihak tertentu.
Hal itu diungkapkan Kepala Divisi Monitoring Publik Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Hendri. Menurutnya, jika terlalu lama diendapkan ada negosiasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) supaya BPK memanipulasi laporan tersebut.
Pasalnya, dari draf yang dipegang ICW ada indikasi korupsi pada proses tender, yang melibatkan beberapa pejabat di Kemendikbud.
Klik di sini untuk berita selengkapnya.
Dia juga khawatir jika semakin lama tidak diumumkan, akan banyak manipulasi atas audit tersebut. Sementara jika BPK menunda hasil tersebut, ujarnya, BPK akan dianggap tidak serius untuk mengawasi kebocoran anggaran negara.
“Publik akan curiga hasil audit tersebut diintervensi, agar tidak mengena kepada orang-orang atas (pejabat Kemendikbud),” katanya kepada KORAN SINDO, Rabu (18/9/2013).
Seperti diberitakan Sindonews sebelumnya, pemerintah didesak untuk mengumumkan hasil audit BPK terkait UN. Hal itu dikhawatirkan, laporan tersebut dimanipulasi untuk kepentingan pihak tertentu.
Hal itu diungkapkan Kepala Divisi Monitoring Publik Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Hendri. Menurutnya, jika terlalu lama diendapkan ada negosiasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) supaya BPK memanipulasi laporan tersebut.
Pasalnya, dari draf yang dipegang ICW ada indikasi korupsi pada proses tender, yang melibatkan beberapa pejabat di Kemendikbud.
Klik di sini untuk berita selengkapnya.
(stb)
