SBY diminta klarifikasi pernyataan Syarief Hasan
Rabu, 18 September 2013 - 10:28 WIB
SBY diminta klarifikasi pernyataan Syarief Hasan
A
A
A
Sindonews.com - Juru Bicara Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) Muhammad Rahmad langsung merespons pernyataan Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan, yang melarang kadernya masuk Organisasi Masyarakat (Ormas) PPI bentukan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.
Rahmat menilai larangan ikut ormas tentu sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, dimana setiap warga negara diberi kebebasan untuk berkumpul dan berserikat.
"Larangan Ketua Harian DPP Partai Demokrat Syarief Hasan kepada seluruh kader Partai Demokrat untuk ikut ormas PPI tidak saja bertentangan dengan UUD 1945 tentang kebebasan berserikat dan berkumpul, tapi juga paranoid," kata Rahmat melalui pesan singkatnya kepada wartawan, Rabu (18/9/2013).
Menurutnya, jika Partai Demokrat melarang kadernya bergabung dengan PPI, maka seharusnya dilarang juga ikut ormas atau organisasi lain. Rahmat menilai sudah sepantasnya Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meluruskan pernyataan Syarief Hasan yang juga Menteri Koperasi dan UKM itu.
"Kalau pernyataan Syarief Hasan itu tidak segera diluruskan SBY, publik akan menilai Partai Demokrat sudah tidak lagi demokratis," tegas mantan Wakil Direktur Eksekutif DPP Partai Demokrat ini.
Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua Harian DPP Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan kalau kader mereka dilarang bergabung Ormas PPI yang didirikan oleh mantan Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum. Menurutnya, tak ada sesuatu yang istimewa dari ormas bentukan Anas Urbaningrum tersebut.
Klik berita Demokrat larang kadernya bergabung dalam Ormas PPI yang dibentuk Anas Urbaningrum.
Rahmat menilai larangan ikut ormas tentu sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, dimana setiap warga negara diberi kebebasan untuk berkumpul dan berserikat.
"Larangan Ketua Harian DPP Partai Demokrat Syarief Hasan kepada seluruh kader Partai Demokrat untuk ikut ormas PPI tidak saja bertentangan dengan UUD 1945 tentang kebebasan berserikat dan berkumpul, tapi juga paranoid," kata Rahmat melalui pesan singkatnya kepada wartawan, Rabu (18/9/2013).
Menurutnya, jika Partai Demokrat melarang kadernya bergabung dengan PPI, maka seharusnya dilarang juga ikut ormas atau organisasi lain. Rahmat menilai sudah sepantasnya Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meluruskan pernyataan Syarief Hasan yang juga Menteri Koperasi dan UKM itu.
"Kalau pernyataan Syarief Hasan itu tidak segera diluruskan SBY, publik akan menilai Partai Demokrat sudah tidak lagi demokratis," tegas mantan Wakil Direktur Eksekutif DPP Partai Demokrat ini.
Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua Harian DPP Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan kalau kader mereka dilarang bergabung Ormas PPI yang didirikan oleh mantan Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum. Menurutnya, tak ada sesuatu yang istimewa dari ormas bentukan Anas Urbaningrum tersebut.
Klik berita Demokrat larang kadernya bergabung dalam Ormas PPI yang dibentuk Anas Urbaningrum.
(lal)
