DPD II Golkar jangan buat partai rusak

Sindonews.com - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Fadel Muhammad menegaskan bahwa aspirasi dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar akan ditampung oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan DPD Partai Golkar.

Fadel juga mengatakan bahwa pihaknya akan mencoba melibatkan DPD II Partai Golkar dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) yang akan diselenggarakan pada bulan Oktober 2013 nanti.

"Ya, akan kita pertimbangkan aspirasi DPD II nanti," kata Fadel di Pondok Indah Golf Club, Pondok Indah, Jakarta Selatan, Kamis (12/9/2013).

Saat dimintai keterangan soal penegasan Fadel menampung aspirasi DPD II Partai Golkar, Fadel enggan memberikan keterangan detil. Hal tersebut dikarenakan dalam ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Golkar, Rapimnas hanya boleh diikuti oleh DPP dan DPD I.

Fadel mengakui bahwa tidak mudah untuk menyelesaikan dinamika yang ada di internal Partai Golkar, terlebih dalam masalah aspirasi DPD II Partai Golkar tersebut. Fadel meyakini bahwa DPD II di Indonesia Bagian Barat tersebut tidak perlu dilakukan evaluasi atas pencapresan Aburizal Bakrie. Fadel pun meyakini bahwa Partai Golkar tetap akan solid apapun yang terjadi.

"Kalau Indonesia Timur tidak ada masalah. Mendukung sepenuhnya ARB menjadi presiden. Hanya beberapa dari Barat saja yang agak ramai. Dinamika Partai Golkar jangan ssampai membuat partai rusak. Tetapi selama ini kami solid. Persoalan ini bisa diatasi, saya jamin," tandas Fadel.

Sebagaimana diketahui, Dewan Pengurus Daerah (DPD) II Partai Golkar di kabupaten/kota menyatakan siap hijrah ke partai besar lain, karena tidak puas dengan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar yang dipegang Aburizal Bakrie (Ical).

Setidaknya ada 232 pengurus DPD II Partai Golkar yang siap hijrah ke partai lain. Ke-232 pengurus ini kebanyakan menjabat sebagai Ketua dan Sekretaris DPD II Partai Golkar di kabupaten/kota.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan sejumlah unsur pimpinan DPD II Partai Golkar mempertimbangkan untuk mundur. Salah satunya, keresahan dari sejumlah pengurus DPD II Golkar saat ini dengan keputusan DPP Partai Golkar yang tidak memberikan jatah kursi sebagai calon anggota legislatif (caleg) kepada mereka. Padahal, selama ini para pengurus tersebut merasa sebagai orang yang menjaga konstituen partai.