Adik Marzuki Alie enggan komentar soal PON Riau
Adik Marzuki Alie enggan komentar soal PON Riau
A
A
A
Sindonews.com - Adik kandung Ketua DPR RI Marzuki Alie, Juhaini Alie enggan memberikan komentar usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan suap Pekan Olahraga Nasional (PON) Riau 2012.
Juhaini Alie merupakan anggota Komisi X DPR ini menjalani pemeriksaan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hampir delapan jam. Kemudian keluar dari Gedung KPK sekira pukul 20.45 WIB.
Politikus Partai Demokrat ini menghadiri pemeriksaan dengan mengenakan kemeja biru bergaris dan menolak memberikan komentar soal penambahan anggaran dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk PON Riau. Juhaini diperiksa untuk tersangka Gubernur Riau M Rusli Zainal.
Dikonfirmasi soal pemeriksaannya, dia memilih mengangkat tangan dan menutup wajahnya. Meski terus diikuti wartawan, Juhaini masih saja tutup mulut. Akhirnya, dia berhasil menaiki mobil yang sudah menjemputnya.
"Tanya saja sama penyidik," ungkap seorang pengawal Juhaini yang enggan menyebutkan namanya, di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (9/9/2013) malam.
Keterhubungan PON Riau dengan anggota DPR ini, terendus KPK setelah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mengajukan tambahan anggaran Rp290 miliar dari APBN. Tapi pada akhirnya Pemerintah Pusat hanya mengucurkan Rp100 miliar melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).
Sebelumnya, KPK membidik keterlibatan anggota Komisi X DPR dalam kasus dugaan suap PON Riau 2012. Karenanya penyidik terus mendalami peran anggota komisi olahraga itu dalam peningkatan dan penambahan anggaran PON XVIII di Riau.
Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan Bambang Widjojanto. Dia menjelaskan, proses tersebut berkaitan dengan tersangka Gubernur Riau M Rusli Zainal.
Karenanya kemarin, Senin 2 September 2013, penyidik memeriksa mantan anggota Komisi X DPR dan Badan Anggaran (Banggar) Angelina Sondakh. Pemeriksaannya menyusul pemeriksaan saksi-saksi dari unsur legislator yakni Rully Chairul Azwar, Kahar Muzakir, dan Setya Novanto.
"Peningkatan biaya-biaya yang muncul dalam pembiayaan PON, yang meminta persetujuan anggota DPR. Perkembangan terbaru adalah mengkonfirmasi mengenai penambahan anggaran yang dibutuhkan," ungkap Bambang saat konferensi pers di Gedung KPK, Senin 2 September 2013, malam.
Juhaini Alie merupakan anggota Komisi X DPR ini menjalani pemeriksaan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hampir delapan jam. Kemudian keluar dari Gedung KPK sekira pukul 20.45 WIB.
Politikus Partai Demokrat ini menghadiri pemeriksaan dengan mengenakan kemeja biru bergaris dan menolak memberikan komentar soal penambahan anggaran dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk PON Riau. Juhaini diperiksa untuk tersangka Gubernur Riau M Rusli Zainal.
Dikonfirmasi soal pemeriksaannya, dia memilih mengangkat tangan dan menutup wajahnya. Meski terus diikuti wartawan, Juhaini masih saja tutup mulut. Akhirnya, dia berhasil menaiki mobil yang sudah menjemputnya.
"Tanya saja sama penyidik," ungkap seorang pengawal Juhaini yang enggan menyebutkan namanya, di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (9/9/2013) malam.
Keterhubungan PON Riau dengan anggota DPR ini, terendus KPK setelah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mengajukan tambahan anggaran Rp290 miliar dari APBN. Tapi pada akhirnya Pemerintah Pusat hanya mengucurkan Rp100 miliar melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).
Sebelumnya, KPK membidik keterlibatan anggota Komisi X DPR dalam kasus dugaan suap PON Riau 2012. Karenanya penyidik terus mendalami peran anggota komisi olahraga itu dalam peningkatan dan penambahan anggaran PON XVIII di Riau.
Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan Bambang Widjojanto. Dia menjelaskan, proses tersebut berkaitan dengan tersangka Gubernur Riau M Rusli Zainal.
Karenanya kemarin, Senin 2 September 2013, penyidik memeriksa mantan anggota Komisi X DPR dan Badan Anggaran (Banggar) Angelina Sondakh. Pemeriksaannya menyusul pemeriksaan saksi-saksi dari unsur legislator yakni Rully Chairul Azwar, Kahar Muzakir, dan Setya Novanto.
"Peningkatan biaya-biaya yang muncul dalam pembiayaan PON, yang meminta persetujuan anggota DPR. Perkembangan terbaru adalah mengkonfirmasi mengenai penambahan anggaran yang dibutuhkan," ungkap Bambang saat konferensi pers di Gedung KPK, Senin 2 September 2013, malam.
(maf)
Explore More