Keseriusan Kemenkum HAM rombak manajemen lapas dipertanyakan

Sindonews.com - Kerusuhan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) hingga saat ini menjadi perbincangan hangat di tengah publik. Banyak persoalan yang terjadi di tempat pembinaan itu yang semestinya tidak terjadi.

Mulai dari kasus kericuhan yang menyebabkan ratusan Narapidana (Napi) kabur di Lapas Tanjung Gusta, kasus penemuan ganja di Lapas Nusakambangan, terkuaknya kasus gembong narkoba Freddy Budiman di LP Cipinang, hingga baru-baru ini kerusuhan di Lapas Kelas II Labuhan Ruku, Sumatera Utara.

Menanggapi hal itu Anggota Komisi III DPR RI, Taslim Chaniago menegaskan, Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) sebagai penanggungjawab penuh persoalan itu harus serius melakukan perubahan dan merombak manajemen lapas.

“Kalau menajemennya bagus tentu hal-hal yang menyebabkan kerusuhan bisa dihindari, dengan adanya kerusuhan yang berkepanjangan ini membuktikan bobroknya pengelolaan lapas,” tandas anggota fraksi PAN itu kepada SINDO di Jakarta, Rabu (21/8/2013) malam.

Tidak hanya persoalan kerusuhan, imbuh Taslim, jeleknya manajemen lapas juga dapat dibuktikan dengan ditemukannya pabrik ekstasi di LP Cipinang beberapa waktu lalu.

Hal itu sangat mencoreng institusi penegak hukum di Indonesia, padahal lapas itu tempat pembinaan para napi yang semestinya steril dari hal yang berbau narkoba.

Dengan adanya kasus itu, Kemenkum HAM harus bisa bekerja keras setidaknya agar kedepannya kejadian yang sama tidak terjadi lagi.

Dia menambahkan, Kemenkum HAM harus memperbaiki sumber daya manusia (SDM) para pegawai lapas, serta berkomitmen dalam penegakan hukum yang terbebas dari kolusi.

Terkait over kapasitas yang diduga menjadi pemicu kerusuhan di lapas semestinya harus segera dipikirkan jalan keluarnya, karena tanpa melakukan tindakan nyata dikhawatirkan persoalan di lapas akan bertambah rumit.

“Segera tuntaskan masalah over capacity, menurut hemat saya bisa di selesaikan dalam satu tahun,” tegas Taslim.