Soal calon Kapolri, Polri jangan mau diombang-ambing
Senin, 12 Agustus 2013 - 10:46 WIB
Soal calon Kapolri, Polri jangan mau diombang-ambing
A
A
A
Sindonews.com - Situasi di internal Polri saat ini, terutama setelah berkembangnya isu pergantian Kapolri makin tidak kondusif, tidak solid, dan terjadi faksi antar perwira tinggi.
Pihak-pihak tertentu berhasil menjadikan para jenderal polisi sebagai kelinci percobaan dengan iming-iming menjadi bakal calon Kapolri. Ironisnya, sejumlah jenderal membiarkan dirinya dijadikan kelinci percobaan.
Hal itu dikatakan Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane. Menurutnya, padahal sejauh ini belum ada surat resmi dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar Polri mempersiapkan pergantian Kapolri.
"Diimbau para jenderal polisi tetap konsisten untuk menghargai institusinya Polri, sehingga jangan mau diombang-ambingkan institusi lain, di luar Polri, apalagi dijadikan kelinci percobaan," kata Neta lewat rilisnya, Senin (12/8/2013).
Neta mengungkapkan, sebab yang berhak melakukan penilaian bahwa seorang perwira laik menjadi calon Kapolri atau tidak, adalah institusi Polri, bukan institusi di luar Polri.
"Mekanismenya sudah jelas, yakni Baintelkam Polri menjaring, mendata, dan melacak track record bakal calon. Lalu menyerahkannya ke Wanjak yang dipimpin Wakapolri, yang kemudian menilai," ungkapnya.
"Hasilnya diserahkan ke Kapolri yang lalu menetapkan dua atau tiga nama calon untuk diserahkan kepada Presiden. Setelah memilih satu nama, Presiden menyerahkannya ke Komisi III DPR agar dilakukan uji kepatutan dan kelaikan," imbuhnya.
Pihak-pihak tertentu berhasil menjadikan para jenderal polisi sebagai kelinci percobaan dengan iming-iming menjadi bakal calon Kapolri. Ironisnya, sejumlah jenderal membiarkan dirinya dijadikan kelinci percobaan.
Hal itu dikatakan Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane. Menurutnya, padahal sejauh ini belum ada surat resmi dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar Polri mempersiapkan pergantian Kapolri.
"Diimbau para jenderal polisi tetap konsisten untuk menghargai institusinya Polri, sehingga jangan mau diombang-ambingkan institusi lain, di luar Polri, apalagi dijadikan kelinci percobaan," kata Neta lewat rilisnya, Senin (12/8/2013).
Neta mengungkapkan, sebab yang berhak melakukan penilaian bahwa seorang perwira laik menjadi calon Kapolri atau tidak, adalah institusi Polri, bukan institusi di luar Polri.
"Mekanismenya sudah jelas, yakni Baintelkam Polri menjaring, mendata, dan melacak track record bakal calon. Lalu menyerahkannya ke Wanjak yang dipimpin Wakapolri, yang kemudian menilai," ungkapnya.
"Hasilnya diserahkan ke Kapolri yang lalu menetapkan dua atau tiga nama calon untuk diserahkan kepada Presiden. Setelah memilih satu nama, Presiden menyerahkannya ke Komisi III DPR agar dilakukan uji kepatutan dan kelaikan," imbuhnya.
(maf)
