Menko Kesra: Penyebaran KPS 95 persen
Rabu, 24 Juli 2013 - 16:34 WIB
Menko Kesra: Penyebaran KPS 95 persen
A
A
A
Sindonews.com - Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono mengatakan, saat ini penyebaran KPS sudah sekitar 95%. Namun baru 87% persen yang di bayarkan untuk BLSM.
Menurutnya, kendala geografis menjadi halangan Kantor Pos dalam menyalurkan KPS dan BLSM. "Walaupun seperti itu, kita masih berikan waktu sampai 1 agustus untuk masyarakat mengambil KPS," tandasnya, Rabu (24/7/2013).
Agung mengatakan, saat ini jumlah KPS yang reture berkisar 176 ribu. Hal ini masih jauh dari perkiraan semula yang jumlahnya sekitar 250 ribu. Selanjutnya pergantian KPS yang reture akan digantikan mellaui musyawarah desa dan kelurahan yang akan dinaungi oleh kepala desa atau lurah setempat.
"Nanti akan digantikan kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang berhak melalui mekanisme yang telah ditetapkan. Dari musyawarah desa nanti langsung ke TNP2K bari kantor pos menyalurkannya," kata Agung.
Lanjut dia, jika dalam musyawarah desa ternyata masih ada masyarakat di daerah yang diluar dari 15,5 juta RTS, maka pemda wajib mengeluarkan APBD untuk memberikan bantuan kompensasi BLSM. Dengan jumlah masing-masinmg kemampuan daerah hal ini menjadi kendali dan tanggung jawab daerah atas otonomi daerahnya.
Dirjen Pemberdayaan Sosial dan Penaggulangan Kemiskinan Kementerian Sosial (Kemensos) Hartono Laras mengatakan, beberapa daerah yang sulit dalam penyaluran KPS salah satunya seperi Papua dan Papua Barat. Hal ini dikarenakan letak geografis dan medan didaerah yang sulit ditempuh sehingga pembayarannya barang sulit dilakukan.
"Seperti BLSM dan raskin kan juga harus dibawa, kita sesuaikan medannya," tandas dia.
lanjut dia, sekitar 176 ribu KPS sudah disebarkan. Namun, kendala yang ditemukan dilapangan ialah beberapa daerah yang belum menguangkan untuk dicairkan dan malu karena KPS tidak dapat diwakilkan.
Menurut dia, Pemda harus memberikan alokasi anggaran untuk titik distribusi dan titik bagi maka raskin dan BLSM akan berjalan untuk masyarakat desa yang diluar tanggungan 15,5 juta RTS.
"Kan sudah ada surat dari Mendagri, hal tersebut sudah dapat menjadi landasan dan alasan daerah untuk membantu pemerintag pusat," tegasnya.
Menurutnya, kendala geografis menjadi halangan Kantor Pos dalam menyalurkan KPS dan BLSM. "Walaupun seperti itu, kita masih berikan waktu sampai 1 agustus untuk masyarakat mengambil KPS," tandasnya, Rabu (24/7/2013).
Agung mengatakan, saat ini jumlah KPS yang reture berkisar 176 ribu. Hal ini masih jauh dari perkiraan semula yang jumlahnya sekitar 250 ribu. Selanjutnya pergantian KPS yang reture akan digantikan mellaui musyawarah desa dan kelurahan yang akan dinaungi oleh kepala desa atau lurah setempat.
"Nanti akan digantikan kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang berhak melalui mekanisme yang telah ditetapkan. Dari musyawarah desa nanti langsung ke TNP2K bari kantor pos menyalurkannya," kata Agung.
Lanjut dia, jika dalam musyawarah desa ternyata masih ada masyarakat di daerah yang diluar dari 15,5 juta RTS, maka pemda wajib mengeluarkan APBD untuk memberikan bantuan kompensasi BLSM. Dengan jumlah masing-masinmg kemampuan daerah hal ini menjadi kendali dan tanggung jawab daerah atas otonomi daerahnya.
Dirjen Pemberdayaan Sosial dan Penaggulangan Kemiskinan Kementerian Sosial (Kemensos) Hartono Laras mengatakan, beberapa daerah yang sulit dalam penyaluran KPS salah satunya seperi Papua dan Papua Barat. Hal ini dikarenakan letak geografis dan medan didaerah yang sulit ditempuh sehingga pembayarannya barang sulit dilakukan.
"Seperti BLSM dan raskin kan juga harus dibawa, kita sesuaikan medannya," tandas dia.
lanjut dia, sekitar 176 ribu KPS sudah disebarkan. Namun, kendala yang ditemukan dilapangan ialah beberapa daerah yang belum menguangkan untuk dicairkan dan malu karena KPS tidak dapat diwakilkan.
Menurut dia, Pemda harus memberikan alokasi anggaran untuk titik distribusi dan titik bagi maka raskin dan BLSM akan berjalan untuk masyarakat desa yang diluar tanggungan 15,5 juta RTS.
"Kan sudah ada surat dari Mendagri, hal tersebut sudah dapat menjadi landasan dan alasan daerah untuk membantu pemerintag pusat," tegasnya.
(lal)
