Perda Syariah dinilai diskriminatif

Rabu, 17 Juli 2013 - 21:46 WIB
Perda Syariah dinilai...
Perda Syariah dinilai diskriminatif
A A A
Sindonews.com - Ketua Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir menegaskan, saat ini semua bentuk Peraturan Daerah (Perda) Syariah, banyak mengandung unsur diskriminatif. Tidak hanya itu, bahkan bisa mendorong terciptanya kekerasan di wilayah publik.

"Tak kurang dari 151 Perda Syariah dalam kurun waktu 1999-2009. Bila dihitung hingga saat ini, mungkin jumlahnya lebih membengkak lagi," kata Haedar di PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (17/7/2013).

Haedar menuturkan, yang menjadi keprihatinan saat ini yaitu perda tersebut telah memunculkan diskriminasi, intoleransi, dan bahkan kekerasan. "Saat ini semakin menjadi-jadi dalam kehidupan sosial dan politik, yang lambat laun bisa merobek rajutan kebhinekaan yang telah dijahit dengan rapi," ucapnya.

Seperti diketahui, setelah 15 tahun era reformasi bergulir, banyak muncul gerakan sosial keagamaan yang bercorak skripturalis dan cenderung menegasikan kemajemukan.

Arus demokratisasi telah meniscayakan aneka mindset bahkan ideologi tersebut tumbuh subur, tidak terkecuali gerakan "Islam Syariat" yang dipotret dalam kajian Haeder Nashir dalam buku "Islam syariat: Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia".
(maf)
Berita Terkait
Jejak Buddha Nusantara,...
Jejak Buddha Nusantara, Komitmen MNSBDI untuk Kerukunan dan Budaya
Kemenag Siapkan Regulasi...
Kemenag Siapkan Regulasi Khusus Rumah Doa untuk Perkuat Kerukunan
PKUB Kemenag Inisiasi...
PKUB Kemenag Inisiasi Festival Kerukunan di Desa, Warga: Luar Biasa
Ratusan Orang Muda Lintas...
Ratusan Orang Muda Lintas Agama dan Kepercayaan Rawat Toleransi
Revitalisasi Paradigma...
Revitalisasi Paradigma Trilogi Kerukunan untuk Kebutuhan Umat Saat ini
Menjaga Kerukunan Umat...
Menjaga Kerukunan Umat Beragama: Menuju Indonesia Emas Tahun 2024
Berita Terkini
Wamen Imipas Silmy Karim...
Wamen Imipas Silmy Karim Tersangka Kasus Pemerasan Ratusan Miliar
Silmy Karim dan 7 Orang...
Silmy Karim dan 7 Orang Ditetapkan Tersangka Kasus Pengurusan Dokumen Keimigrasian
Silmy Karim Ditahan...
Silmy Karim Ditahan KPK, Jabatan Wamen Imipas Segera Dicopot?
Silmy Karim dan Dadan...
Silmy Karim dan Dadan Hindayana Terjerat Korupsi, Istana Hormati Proses Hukum
Balada Silmy Karim,...
Balada Silmy Karim, dari Pindad, Krakatau Steel, Dirjen Imigrasi, Wamen Imipas, dan Pakai Rompi KPK
Ketika Bumi Berhenti...
Ketika Bumi Berhenti Bersabar
Infografis
10 Negara Tetap Pakai...
10 Negara Tetap Pakai Iron Dome Meski Dinilai Kurang Efektif
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved