Kisruh BLSM, BPS diminta tanggung jawab
Selasa, 09 Juli 2013 - 08:51 WIB
Kisruh BLSM, BPS diminta tanggung jawab
A
A
A
Sindonews.com - Anggota Komisi VII DPR RI Nur Yasin menyayangkan pembagian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember, Jawa Timur, yang menelan satu korban jiwa.
"Di Kabupaten Jember, banyak masalah dalam pelaksanaan pembagian BLSM di lapangan seperti banyak BLSM yang jatuh pada orang yang tidak berhak," kata Nur Yasin melalui pesan singkat, Selasa (9/7/2013).
Atas persoalan itu, dia pun meminta Badan Pusat Statistik (BPS) bertanggung jawab dengan tidak akuratnya data masyarakat miskin penerima BLSM. "BPS juga harus mengevaluasi metoda dan cara pelaksanaan pencacahan data di lapangan," katanya.
Kata dia, sistem pencacahan data di lapangan harus melibatkan aparat sipil setempat mulai dari kepala desa hingga RT dan RW. "Karena merekalah yang lebih mengetahui warga setempat," pintanya.
Tak hanya itu, dirinya juga meminta pemerintah agar mempertegas kriteria miskin di lapangan. "Sebaiknya kriteria miskin tidak berlaku secara nasional," lanjutnya.
Atas kejadian itu, Ia pun meminta agar pembagian BLSM di daerah pemilihan Jawa Timur IV ini bisa ditunda hingga akurasi data diperbaiki.
"Saya meminta kepala daerah khususnya di Dapil Jatim IV untuk menunda pembagian BLSM hingga menunggu akurasi data penerima," pungkasnya.
"Di Kabupaten Jember, banyak masalah dalam pelaksanaan pembagian BLSM di lapangan seperti banyak BLSM yang jatuh pada orang yang tidak berhak," kata Nur Yasin melalui pesan singkat, Selasa (9/7/2013).
Atas persoalan itu, dia pun meminta Badan Pusat Statistik (BPS) bertanggung jawab dengan tidak akuratnya data masyarakat miskin penerima BLSM. "BPS juga harus mengevaluasi metoda dan cara pelaksanaan pencacahan data di lapangan," katanya.
Kata dia, sistem pencacahan data di lapangan harus melibatkan aparat sipil setempat mulai dari kepala desa hingga RT dan RW. "Karena merekalah yang lebih mengetahui warga setempat," pintanya.
Tak hanya itu, dirinya juga meminta pemerintah agar mempertegas kriteria miskin di lapangan. "Sebaiknya kriteria miskin tidak berlaku secara nasional," lanjutnya.
Atas kejadian itu, Ia pun meminta agar pembagian BLSM di daerah pemilihan Jawa Timur IV ini bisa ditunda hingga akurasi data diperbaiki.
"Saya meminta kepala daerah khususnya di Dapil Jatim IV untuk menunda pembagian BLSM hingga menunggu akurasi data penerima," pungkasnya.
(lal)
