Pemerintah harus mampu bangun sistem kemanaman di laut
Senin, 08 Juli 2013 - 00:52 WIB
Pemerintah harus mampu bangun sistem kemanaman di laut
A
A
A
Sindonews.com - Kondisi keamanan wilayah laut Indonesia masih memprihatinkan. Karenanya, dibutuhkan satu kesatuan komando dan pengendalian dalam pengamanan di yuridiksi laut nasional yang dipimpin satu institusi tertentu.
Kepala Pelaksana Harian Badan Koordinasi Keamanan Laut (Kalakhar Bakorkamla) Laksdya TNI Bambang Suwarto mengatakan, kelembagaan Bakamla akan menggantikan lembaga Bakorkamla.
Menurutnya, Bakamla tak lagi sebatas koordinatif, melainkan menjadi satu kesatuan komando dan pengendalian dalam pengamanan di yuridiksi laut nasional.
“Efektivitas dan fokus pengamanan laut serta perairan nasional akan didukung early warning system keamanan laut, efektifitas koordinasi, komando dan pengendalian,” jelas dia di Jakarta, akhir pekan lalu.
Tapi pembentukan Bakamla ini, kata mantan Kalakhar Bakorkamla Laksdya TNI (Purn) Didik Heru Purnomo, tergantung komitmen kuat pemimpin sebagai penentu kebijakan. Diperlukan keberanian untuk mengubah visi pembangunan dari negara kepulauan menjadi negara maritim.
Didik yang kini menjabat sebagai Direktur IK2MI itu menuturkan, pemerintah harus mampu mengintegrasikan semua pembangunan di bidang kelautan menjadi kesatuan yang utuh, sebab ini menyangkut kebijakan kelautan Indonesia (Indonesian Ocean Policy). “Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan legalitas yang dipayungi dalam instrumen hukum,” jelas dia.
Kepala Pelaksana Harian Badan Koordinasi Keamanan Laut (Kalakhar Bakorkamla) Laksdya TNI Bambang Suwarto mengatakan, kelembagaan Bakamla akan menggantikan lembaga Bakorkamla.
Menurutnya, Bakamla tak lagi sebatas koordinatif, melainkan menjadi satu kesatuan komando dan pengendalian dalam pengamanan di yuridiksi laut nasional.
“Efektivitas dan fokus pengamanan laut serta perairan nasional akan didukung early warning system keamanan laut, efektifitas koordinasi, komando dan pengendalian,” jelas dia di Jakarta, akhir pekan lalu.
Tapi pembentukan Bakamla ini, kata mantan Kalakhar Bakorkamla Laksdya TNI (Purn) Didik Heru Purnomo, tergantung komitmen kuat pemimpin sebagai penentu kebijakan. Diperlukan keberanian untuk mengubah visi pembangunan dari negara kepulauan menjadi negara maritim.
Didik yang kini menjabat sebagai Direktur IK2MI itu menuturkan, pemerintah harus mampu mengintegrasikan semua pembangunan di bidang kelautan menjadi kesatuan yang utuh, sebab ini menyangkut kebijakan kelautan Indonesia (Indonesian Ocean Policy). “Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan legalitas yang dipayungi dalam instrumen hukum,” jelas dia.
(maf)
