Rektor UI: Tak ada jatah anak dosen
Minggu, 30 Juni 2013 - 14:53 WIB
Rektor UI: Tak ada jatah anak dosen
A
A
A
Sindonews.com - Universitas Indonesia (UI) tidak memberikan keistimewaan atau jalur khusus bagi anak dosen, karyawan, atau pejabat rektorat di lingkungannya untuk diterima sebagai mahasiswa.
"Tidak ada jatah untuk anak pejabat UI," kata Pejabat Rektor UI Muhammad Anis, Minggu (30/06/2013).
Menurutnya seluruh jalur masuk UI dilakukan secara seleksi sesuai ketentuan yang berlaku. Porsi penerimaanya pun berdasarkan ketentuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
Kuota penerimaan mahasiswa UI dari jalur Seleksi Masuk Universitas Indonesia (SIMAK UI) sebesar 20 persen. Kuota tersebut bukan ditentukan oleh UI. Kendati demikian, pihaknya memberikan perhatian pada anak dosen ataupun karyawan UI yang ikut seleksi.
"Tapi bukan prioritas. Ya artinya proses seleksi tetap berlaku. Kalau nilainya sesuai dan bisa masuk pasti masuk," ungkap Anis.
Anis menambahkan, untuk daya tampung tiap program studi (prodi) tahun ini tidak jauh berbeda dengan tahun lalu. Hanya saja, tahun ini UI menambah dua prodi baru.
"Kita ada dua prodi baru yaitu Ekonomi Islam dan Bisnis Islam. Masing-masing kuotanya 40 kursi. Jadi ada penambahan sekitar 80 kursi," papar Anis.
Menurut dia, biaya operasinal penyelenggaraan SIMAK UI di luar negeri cukup besar. Tapi tidak sebanding dengan jumlah peserta yang mendaftar. "Kalau seprerti itu kan lebih baik pesertanya yang datang sendiri," ungkapnya.
Tahun ini, total peserta yang ikut SIMAK UI sebanyak 39.675 orang. SIMAK UI 2013 diselenggarakan di 17 kota di Indonesia. Di antaranya Jakarta, Tangerang, Serang, Depok, Bekasi, Bogor, Bandung, Jogjakarta, Surabaya, Makasar dan Cirebon.
Dari jalur SIMAK UI jumlah peserta yang diterima sebanyak 3.125 kursi. Total kursi yang tersedia untuk tahun ini adalah 4.300.
Pada tahun 2013 para mahasiswa yang diterima di UI pada program reguler melalui SIMAK UI dibebaskan dari uang pangkal.
"Dengan demikian uang pangkal program S1 reguler dimungkinkan karena kebijakan UI untuk mengalokasikan beban uang pangkal dari dana dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) yang diperoleh dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI," kata Kepala Kantor Komunikasi UI Farida Haryoko.
"Tidak ada jatah untuk anak pejabat UI," kata Pejabat Rektor UI Muhammad Anis, Minggu (30/06/2013).
Menurutnya seluruh jalur masuk UI dilakukan secara seleksi sesuai ketentuan yang berlaku. Porsi penerimaanya pun berdasarkan ketentuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
Kuota penerimaan mahasiswa UI dari jalur Seleksi Masuk Universitas Indonesia (SIMAK UI) sebesar 20 persen. Kuota tersebut bukan ditentukan oleh UI. Kendati demikian, pihaknya memberikan perhatian pada anak dosen ataupun karyawan UI yang ikut seleksi.
"Tapi bukan prioritas. Ya artinya proses seleksi tetap berlaku. Kalau nilainya sesuai dan bisa masuk pasti masuk," ungkap Anis.
Anis menambahkan, untuk daya tampung tiap program studi (prodi) tahun ini tidak jauh berbeda dengan tahun lalu. Hanya saja, tahun ini UI menambah dua prodi baru.
"Kita ada dua prodi baru yaitu Ekonomi Islam dan Bisnis Islam. Masing-masing kuotanya 40 kursi. Jadi ada penambahan sekitar 80 kursi," papar Anis.
Menurut dia, biaya operasinal penyelenggaraan SIMAK UI di luar negeri cukup besar. Tapi tidak sebanding dengan jumlah peserta yang mendaftar. "Kalau seprerti itu kan lebih baik pesertanya yang datang sendiri," ungkapnya.
Tahun ini, total peserta yang ikut SIMAK UI sebanyak 39.675 orang. SIMAK UI 2013 diselenggarakan di 17 kota di Indonesia. Di antaranya Jakarta, Tangerang, Serang, Depok, Bekasi, Bogor, Bandung, Jogjakarta, Surabaya, Makasar dan Cirebon.
Dari jalur SIMAK UI jumlah peserta yang diterima sebanyak 3.125 kursi. Total kursi yang tersedia untuk tahun ini adalah 4.300.
Pada tahun 2013 para mahasiswa yang diterima di UI pada program reguler melalui SIMAK UI dibebaskan dari uang pangkal.
"Dengan demikian uang pangkal program S1 reguler dimungkinkan karena kebijakan UI untuk mengalokasikan beban uang pangkal dari dana dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) yang diperoleh dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI," kata Kepala Kantor Komunikasi UI Farida Haryoko.
(hyk)
