Berseberangan, Istana sindir PKS

Sindonews.com - Partai pendukung pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) seyogianya mendukung setiap kebijakan pemerintah. Jika ada partai yang tidak menduku kebijakan itu, maka partai tersebut bisa keluar dari koalisi.

"Jika tidak mendukung kebijakan Presiden, berarti parpol itu bisa atau dapat mengundurkan diri. Tapi kalau tidak, pada hakekatnya keberadaan parpol yang bersangkutan telah selesai," kata Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha di Istana Negara Jakarta, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (21/6/2013).

Kendati demikian, Julian enggan menegaskan, jika partai pimpinan Anis Matta itu telah keluar koalisi. "Itu penafsiran anda," katanya.

Pada kesempatan itu dia mengatakan, kebijakan strategis di koalisi sudah jelas, semua partai politik (parpol) wajib menjaga kebersamaan dengan mendukung kebijakan pemerintah.

"Jadi kalau partai yang tidak mendukung (kebijakan pemerintah), jadi terbuka bagi mereka untuk mengundurkan diri. Tapi kalau tidak mengundurkan diri maka keberadaan partai itu sudah berakhir atau selesai. Itu saja," pungkasnya.

Sekadar diketahui, ada enam partai koalisi pendukung pemerintahan SBY dan Boediono, sebut saja Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Golkar, dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Kendati demikian, di antara partai koalisi itu, hanya PKS yang berseberangan dengan kebijakan pemerintah soal kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.