Tifatul ngaku belum ditawari ke Demokrat
A
A
A
Sindonews.com - Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring mengaku belum mengetahui adanya tawaran untuk pindah ke Partai Demokrat.
"Ada yang nawari begitu ya? Dia belum ngomong sama saya, dia bercanda kali," kata pria yang juga menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) ini di kantor Kepresiden, Jakarta, Kamis (20/6/2013).
Selain itu, kata dia, sampai saat ini juga belum ada yang menawarkan untuk tetap di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II atau keluar dari koalisi partai pendukung pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). "Belum ada yang suruh milih seperti itu," kata Tifatul.
Mantan Presiden PKS ini juga enggan menanggapi terkait kode etik di Sekretariat Gabungan (Setgab) koalisi. "Ah itu kan cuma teori saja," imbuhnya.
Sekadar diketahui, ada dua alternatif dalam kode etik koalisi pemerintahan SBY. Partai koalisi yang tidak sejalan dengan pemerintahan bisa mengundurkan diri atau dikeluarkan oleh ketua Setgab.
Tifatul merupakan menteri asal PKS, dimana partai itu tidak sejalan dengan Setgab koalisi terkait dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
"Ada yang nawari begitu ya? Dia belum ngomong sama saya, dia bercanda kali," kata pria yang juga menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) ini di kantor Kepresiden, Jakarta, Kamis (20/6/2013).
Selain itu, kata dia, sampai saat ini juga belum ada yang menawarkan untuk tetap di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II atau keluar dari koalisi partai pendukung pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). "Belum ada yang suruh milih seperti itu," kata Tifatul.
Mantan Presiden PKS ini juga enggan menanggapi terkait kode etik di Sekretariat Gabungan (Setgab) koalisi. "Ah itu kan cuma teori saja," imbuhnya.
Sekadar diketahui, ada dua alternatif dalam kode etik koalisi pemerintahan SBY. Partai koalisi yang tidak sejalan dengan pemerintahan bisa mengundurkan diri atau dikeluarkan oleh ketua Setgab.
Tifatul merupakan menteri asal PKS, dimana partai itu tidak sejalan dengan Setgab koalisi terkait dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
(mhd)