Nama LHI di soal ujian, pembunuhan karakter PKS
Kamis, 20 Juni 2013 - 09:54 WIB
Nama LHI di soal ujian, pembunuhan karakter PKS
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah dinilai tidak memiliki grand desain yang jelas dalam mengembangkan pendidikan karakter bangsa. Hal itu tercermin dalam setiap perubahan kurikulum, implementasi karakter bagi pendidik dan peserta didik selalu terabaikan.
Demikian diungkapkan anggota Komisi X DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Ahmad Zainuddin dalam siaran persnya, menanggapi penerapan kurikulum 2013, Kamis (20/6/2013).
Ia menegaskan, bahwa pendidikan karakter sesungguhnya tidak hanya ditujukan untuk peserta didik saja, tetapi juga ditujukan bagi seluruh elemen pendidikan termasuk bagi pendidik dan juga pemerintah.
Zainuddin mengkritisi sikap Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh yang menuding PKS sebagai satu-satunya partai koalisi yang minta pengunduran implementasi kurikulum 2013. Padahal PAN dan PPP pun sebagai partai koalisi dengan tegas juga menolak implementasi kurikulum tersebut.
"Sikap menteri Nuh itu tidak menunjukkan adanya penilaian yang objektif, dan hal ini bisa menjadi contoh yang buruk bagi masyarakat," ungkap Zainuddin.
Tak hanya itu, Zainuddin juga menduga, adanya upaya pembunuhan karakter terhadap satu pihak, dengan motif yang tendensius dalam proses penilaian siswa itu terkait munculnya kasus soal ujian Bahasa Indonesia kelas XI SMK di Kabupaten Bogor.
“Pemerintah ikut bertanggung jawab terhadap kasus ini dan kita berharap agar pendidikan ke depan lebih berpihak pada pengamalan karakter yang sesuai amanat UUD 45”, tutupnya.
Demikian diungkapkan anggota Komisi X DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Ahmad Zainuddin dalam siaran persnya, menanggapi penerapan kurikulum 2013, Kamis (20/6/2013).
Ia menegaskan, bahwa pendidikan karakter sesungguhnya tidak hanya ditujukan untuk peserta didik saja, tetapi juga ditujukan bagi seluruh elemen pendidikan termasuk bagi pendidik dan juga pemerintah.
Zainuddin mengkritisi sikap Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh yang menuding PKS sebagai satu-satunya partai koalisi yang minta pengunduran implementasi kurikulum 2013. Padahal PAN dan PPP pun sebagai partai koalisi dengan tegas juga menolak implementasi kurikulum tersebut.
"Sikap menteri Nuh itu tidak menunjukkan adanya penilaian yang objektif, dan hal ini bisa menjadi contoh yang buruk bagi masyarakat," ungkap Zainuddin.
Tak hanya itu, Zainuddin juga menduga, adanya upaya pembunuhan karakter terhadap satu pihak, dengan motif yang tendensius dalam proses penilaian siswa itu terkait munculnya kasus soal ujian Bahasa Indonesia kelas XI SMK di Kabupaten Bogor.
“Pemerintah ikut bertanggung jawab terhadap kasus ini dan kita berharap agar pendidikan ke depan lebih berpihak pada pengamalan karakter yang sesuai amanat UUD 45”, tutupnya.
(kur)
