Demokrat: Ketum parpol lebih tahu sanksi untuk PKS
Rabu, 19 Juni 2013 - 09:50 WIB
Demokrat: Ketum parpol lebih tahu sanksi untuk PKS
A
A
A
Sindonews.com - Ketua umum (Ketum) partai politik (parpol) yang masuk di Sekretariat Gabungan (Setgab) dinilai bisa mencari solusi soal sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang berseberangan soal kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
"Sehubungan soal PKS ini, tentu seluruh pimpinan-pimpinan partai-partai yang tergabung dalam Setgab mengetahui yang terbaik apa yang harus disikapi atau sanksi apa yang harus dijatuhkan terhadap sikap PKS yang memainkan politik dua kaki dan lari dari tanggung jawab tersebut," kata Ketua DPP Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin kepada Sindonews, Rabu (19/6/2013).
Maka itu, Didi menilai, jika partai pimpinan Anis Matta itu telah melanggar aturan yang ada di Setgab. Bahkan, dia menyerahkan sepenuhnya kepada PKS jika ingin keluar dari koalisi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Sebagaimana telah melanggar Code of Conduct tersebut. Yang terbaik tentunya, kami sangat berharap dari kesadaran teman-teman PKS sendiri, karena memang sudah tidak sejalan," ujar anggota Komisi III DPR ini.
Pada kesempatan itu dia menjelaskan, kalau kenaikan harga BBM merupakan hal yang terbaik untuk ekonomi nasional. Pasalnya, anggaran tersebut akan dikucurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.
"Sehubungan sikap mayoritas Setgab tentang pengalihan subsidi kepada sektor yang lebih bermanfaat bagi rakyat banyak," kata dia.
"Sehubungan soal PKS ini, tentu seluruh pimpinan-pimpinan partai-partai yang tergabung dalam Setgab mengetahui yang terbaik apa yang harus disikapi atau sanksi apa yang harus dijatuhkan terhadap sikap PKS yang memainkan politik dua kaki dan lari dari tanggung jawab tersebut," kata Ketua DPP Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin kepada Sindonews, Rabu (19/6/2013).
Maka itu, Didi menilai, jika partai pimpinan Anis Matta itu telah melanggar aturan yang ada di Setgab. Bahkan, dia menyerahkan sepenuhnya kepada PKS jika ingin keluar dari koalisi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Sebagaimana telah melanggar Code of Conduct tersebut. Yang terbaik tentunya, kami sangat berharap dari kesadaran teman-teman PKS sendiri, karena memang sudah tidak sejalan," ujar anggota Komisi III DPR ini.
Pada kesempatan itu dia menjelaskan, kalau kenaikan harga BBM merupakan hal yang terbaik untuk ekonomi nasional. Pasalnya, anggaran tersebut akan dikucurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.
"Sehubungan sikap mayoritas Setgab tentang pengalihan subsidi kepada sektor yang lebih bermanfaat bagi rakyat banyak," kata dia.
(mhd)
