Tifatul dan Fraksi PKS beda sikap
Selasa, 18 Juni 2013 - 03:15 WIB
Tifatul dan Fraksi PKS beda sikap
A
A
A
Sindonews.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akhirnya menolak rencana pemberian Bantuan Langsung Masyarakat Sementara (BLSM) sebagai kompensasi kenaikan harga BBM yang telah dipaketkan dalam RAPBN 2013.
Sikap PKS ini jauh berbeda dengan sikap anggota Majelis Syuro PKS yang juga Menteri Komunikasi dan Informasi Tifatul Sembiring. Tifatul yakin PKS akan menerima RAPBN P yang diputuskan dalam sidang paripurna DPR RI.
Usai jamuan makan malam bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Perdana Menteri Papua Nugini Peter O"Neil di Istana Negara Tifatul kembali menegaskan PKS tidak menolak kenaikan harga BBM bersubsidi.
"Enggak (menolak), kalau BBM kan tidak perlu persetujuan DPR," ujarnya, Senin, (17/6/2013) malam.
Menurutnya, sikap penolakan dari PKS terhadap rencana kenaikan harga BBM bersubsidi hanya di tataran opini.
"Tidak perlu minta persetujuan DPR. tapi kalau BLSM (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat) itu sudah diinstruksikan di rapat di Lembang, Bandung kemarin itu BLSM dan kompensasi harus diterima," katanya.
Fraksi PKS DPR RI pun, menurutnya, harus menyetujui rencana penaikan harga BBM dan BLSM. Jika ada kader PKS yang menolak akan hal itu, lanjut dia, bisa dikatakan sebagai penyelewengan.
"Saya belum monitor ya, kalau berbeda itu berarti penyelewengan ya dari instruksi,"jelasnya.
Sikap PKS ini jauh berbeda dengan sikap anggota Majelis Syuro PKS yang juga Menteri Komunikasi dan Informasi Tifatul Sembiring. Tifatul yakin PKS akan menerima RAPBN P yang diputuskan dalam sidang paripurna DPR RI.
Usai jamuan makan malam bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Perdana Menteri Papua Nugini Peter O"Neil di Istana Negara Tifatul kembali menegaskan PKS tidak menolak kenaikan harga BBM bersubsidi.
"Enggak (menolak), kalau BBM kan tidak perlu persetujuan DPR," ujarnya, Senin, (17/6/2013) malam.
Menurutnya, sikap penolakan dari PKS terhadap rencana kenaikan harga BBM bersubsidi hanya di tataran opini.
"Tidak perlu minta persetujuan DPR. tapi kalau BLSM (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat) itu sudah diinstruksikan di rapat di Lembang, Bandung kemarin itu BLSM dan kompensasi harus diterima," katanya.
Fraksi PKS DPR RI pun, menurutnya, harus menyetujui rencana penaikan harga BBM dan BLSM. Jika ada kader PKS yang menolak akan hal itu, lanjut dia, bisa dikatakan sebagai penyelewengan.
"Saya belum monitor ya, kalau berbeda itu berarti penyelewengan ya dari instruksi,"jelasnya.
(lns)
