PKS tak diundang dalam rapat Setgab semalam
PKS tak diundang dalam rapat Setgab semalam
A
A
A
Sindonews.com - Sekretariat Gabungan (Setgab) kembali menggelar rapat untuk membahas rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dan kompensasi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), semalam.
Namun dalam rapat yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC) tersebut, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kembali tidak hadir.
Ketua Harian Partai Demokrat (PD) Syarief Hasan mengungkapkan, PKS tidak diundang Setgab untuk menghadiri rapat tersebut.
"Memang tidak diundang," kata Syarief, di DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (12/6/2013).
Rabu (11/6/2013) malam, Setgab kembali menggelar pertemuan di JCC yang dipimpin langsung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono disampingi Wakil Presiden Boediono, serta dihadiri seluruh ketua umum partai politik anggota koalisi SBY-Boediono, kecuali PKS.
Syarief mengungkapkan, jika seluruh anggota koalisi kecewa dengan sikap PKS yang hingga kini belum memberikan dukungan atas kedua rencana itu.
"Jika berbeda, ini kan rakyat miskin yang ingin kita lindungi kalau teman-teman PKS bependapat lain kita sesalkan dan kecewa sekali," katanya.
Ketika ditanya apakah PD tetap menganggap PKS sebagai mitra dari koalisi, pria yang juga menjabat sebagai Menteri Koperasi dan UKM ini enggan menjawab. "Yang penting yang jelas semua anggota Setgab sangat kecewa dengan sikap PKS."
"Kalau kita baca code of conduct itu sudah sangat jelas, silahkan (wartawan) baca itu," tegasnya.
Sementara itu, dalam poin kelima Kontrak dan Tata Etika atau code of conduct yang ditandatangani partai koalisi menyebutkan:
"Bilamana terjadi ketidaksepakatan terhadap posisi bersama koalisi, terlebih menyangkut isu yang vital dan startegis, seperti yang tercantum dalam butir 2 tersebut di atas yang justru dituntut kebersamaan dalam koalisi, semaksimal mungkin tetap dilakukan komunikasi politik untuk menemukan solusi yang terbaik. Apabila pada akhirnya tidak ditemukan solusi yang disepakati bersama, maka parpol peserta koalisi yang bersangkutan dapat mengundurkan diri dari koalisi. Manakala parpol yang bersangkutan tidak mengundurkan diri pada hakikatnya kebersamaannya dalam koalisi parpol telah berakhir. Selanjutnya Presiden mengambil keputusan dan tindakan menyangkut keberadaan parpol dalam koalisi dan perwakilan partai yang berada dalam kabinet."
Namun hingga saat ini SBY belum mengambil keputusan dan tindakan terhadap PKS yang telah jelas membangkangi koalisi. SBY-Boediono masih mempertahankan tiga menteri Kabinet Indonesia Bersatu II dari PKS, yakni Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri, dan Menteri Sosial Suswono.
Dalam kesepakatan koalisi antara SBY-Boediono dan enam partai politik pendukungnya masih tertera dukungan dari PKS yang ditandatangani Presiden PKS saat itu Luthfi Hasan Ishaaq.
Namun dalam rapat yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC) tersebut, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kembali tidak hadir.
Ketua Harian Partai Demokrat (PD) Syarief Hasan mengungkapkan, PKS tidak diundang Setgab untuk menghadiri rapat tersebut.
"Memang tidak diundang," kata Syarief, di DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (12/6/2013).
Rabu (11/6/2013) malam, Setgab kembali menggelar pertemuan di JCC yang dipimpin langsung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono disampingi Wakil Presiden Boediono, serta dihadiri seluruh ketua umum partai politik anggota koalisi SBY-Boediono, kecuali PKS.
Syarief mengungkapkan, jika seluruh anggota koalisi kecewa dengan sikap PKS yang hingga kini belum memberikan dukungan atas kedua rencana itu.
"Jika berbeda, ini kan rakyat miskin yang ingin kita lindungi kalau teman-teman PKS bependapat lain kita sesalkan dan kecewa sekali," katanya.
Ketika ditanya apakah PD tetap menganggap PKS sebagai mitra dari koalisi, pria yang juga menjabat sebagai Menteri Koperasi dan UKM ini enggan menjawab. "Yang penting yang jelas semua anggota Setgab sangat kecewa dengan sikap PKS."
"Kalau kita baca code of conduct itu sudah sangat jelas, silahkan (wartawan) baca itu," tegasnya.
Sementara itu, dalam poin kelima Kontrak dan Tata Etika atau code of conduct yang ditandatangani partai koalisi menyebutkan:
"Bilamana terjadi ketidaksepakatan terhadap posisi bersama koalisi, terlebih menyangkut isu yang vital dan startegis, seperti yang tercantum dalam butir 2 tersebut di atas yang justru dituntut kebersamaan dalam koalisi, semaksimal mungkin tetap dilakukan komunikasi politik untuk menemukan solusi yang terbaik. Apabila pada akhirnya tidak ditemukan solusi yang disepakati bersama, maka parpol peserta koalisi yang bersangkutan dapat mengundurkan diri dari koalisi. Manakala parpol yang bersangkutan tidak mengundurkan diri pada hakikatnya kebersamaannya dalam koalisi parpol telah berakhir. Selanjutnya Presiden mengambil keputusan dan tindakan menyangkut keberadaan parpol dalam koalisi dan perwakilan partai yang berada dalam kabinet."
Namun hingga saat ini SBY belum mengambil keputusan dan tindakan terhadap PKS yang telah jelas membangkangi koalisi. SBY-Boediono masih mempertahankan tiga menteri Kabinet Indonesia Bersatu II dari PKS, yakni Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri, dan Menteri Sosial Suswono.
Dalam kesepakatan koalisi antara SBY-Boediono dan enam partai politik pendukungnya masih tertera dukungan dari PKS yang ditandatangani Presiden PKS saat itu Luthfi Hasan Ishaaq.
(lal)
Explore More