Komisi IX DPR desak pengesahan Timwas TKI
Rabu, 12 Juni 2013 - 09:51 WIB
Komisi IX DPR desak pengesahan Timwas TKI
A
A
A
Sindonews.com - Komisi IX DPR RI mendesak pimpinan DPR RI segera mengesahkan Tim Pengawas (Timwas) Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Hal ini, menyusul kasus kericuhan 12 ribu TKI di depan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah, Arab Saudi, Minggu (9/6/2013).
Anggota Komisi IX DPR RI Poempida Hidayatulloh Djatiutomo mengatakan, Timwas TKI ini penting supaya pengawasan terhadap pemerintah lebih maksimal.
"Saya kembali mengingatkan kepada pimpinan DPR untuk segera meresmikan pembentukan Timwas TKI," ujar Poempida saat dihubungi Sindonews, Rabu (12/6/2013).
Politikus partai Golkar ini menjelaskan, melalui Timwas TKI, DPR dapat melakukan pengawasan secara penuh. Menurutnya Timwas TKI tidak hanya akan dipimpin oleh pimpinan DPR tapi juga akan didukung oleh anggaran, wewenang, dan kekuatan politik yang lebih kuat. Sehingga memberikan dampak signifikan.
Poempida mengaku tidak tahu alasan pimpinan DPR sampai saat ini belum mengesahkan Timwas TKI, pada hal sudah disah kan di dalam Sidang Paripurna. "Ini sudah disepakati di sidang paripurna DPR, saya tidak tahu menunggu apalagi," ucapnya.
Dalam mengatasi persoalan TKI yang tidak kunjung usai, lanjut dia, maka harus ada banyak pihak yang terlibat sehingga lebih maksimal pengawasan persoalan TKI. "Padahal masalah TKI ini jelas masalah lintas sektoral dan lintas nasional," pungkasnya.
Anggota Komisi IX DPR RI Poempida Hidayatulloh Djatiutomo mengatakan, Timwas TKI ini penting supaya pengawasan terhadap pemerintah lebih maksimal.
"Saya kembali mengingatkan kepada pimpinan DPR untuk segera meresmikan pembentukan Timwas TKI," ujar Poempida saat dihubungi Sindonews, Rabu (12/6/2013).
Politikus partai Golkar ini menjelaskan, melalui Timwas TKI, DPR dapat melakukan pengawasan secara penuh. Menurutnya Timwas TKI tidak hanya akan dipimpin oleh pimpinan DPR tapi juga akan didukung oleh anggaran, wewenang, dan kekuatan politik yang lebih kuat. Sehingga memberikan dampak signifikan.
Poempida mengaku tidak tahu alasan pimpinan DPR sampai saat ini belum mengesahkan Timwas TKI, pada hal sudah disah kan di dalam Sidang Paripurna. "Ini sudah disepakati di sidang paripurna DPR, saya tidak tahu menunggu apalagi," ucapnya.
Dalam mengatasi persoalan TKI yang tidak kunjung usai, lanjut dia, maka harus ada banyak pihak yang terlibat sehingga lebih maksimal pengawasan persoalan TKI. "Padahal masalah TKI ini jelas masalah lintas sektoral dan lintas nasional," pungkasnya.
(lal)
