Antisipasi rusuh, loket pengurusan SPLP ditambah
Selasa, 11 Juni 2013 - 15:03 WIB
Antisipasi rusuh, loket pengurusan SPLP ditambah
A
A
A
Sindonews.com - Guna menghindari membludaknya pemohon pengurusan amnesti atau pemutihan dan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP), dilakukan penambahan loket di Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah dan di Riyadh, Arab Saudi.
Penambahan loket tersebut juga merupakan buntut dari kerusuhan di depan kantor KJRI Jeddah Minggu 9 Juni 2013 sekira 18.40 waktu setempat.
"Penambahan jumlah loket di Konsulat Jenderal di Jeddah dan KBRI di Riyadh. Semula hanya dibuka enam loket, sekarang ditambah menjadi 24 loket," ujar Menteri Luar Negeri (Menlu) Marty Natalegawa di Kantor Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (11/6/2013).
Hal ini juga, kata dia, sebagai bagian dalam meningkatkan pelayanan. Rencananya, kata Marty, akan diterapkan pula sistem jemput bola dalam pengurusan SPLP tersebut. "Hal ini seperti halnya di Malaysia," jelasnya.
Seperti diketahui, telah terjadi kerusuhan di depan kantor KJRI di Jalan Al Rehab Distrik, Jeddah, Arab Saudi, pada Minggu 9 Juni 2013 sekira 18.40 waktu setempat.
Sebelum kejadian itu, para TKI bermasalah mengantre untuk mengurus amnesti atau pemutihan dan SPLP sebagai syarat mendapatkan paspor dan izin kerja tinggal atau identitas diri (iqoma).
Penambahan loket tersebut juga merupakan buntut dari kerusuhan di depan kantor KJRI Jeddah Minggu 9 Juni 2013 sekira 18.40 waktu setempat.
"Penambahan jumlah loket di Konsulat Jenderal di Jeddah dan KBRI di Riyadh. Semula hanya dibuka enam loket, sekarang ditambah menjadi 24 loket," ujar Menteri Luar Negeri (Menlu) Marty Natalegawa di Kantor Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (11/6/2013).
Hal ini juga, kata dia, sebagai bagian dalam meningkatkan pelayanan. Rencananya, kata Marty, akan diterapkan pula sistem jemput bola dalam pengurusan SPLP tersebut. "Hal ini seperti halnya di Malaysia," jelasnya.
Seperti diketahui, telah terjadi kerusuhan di depan kantor KJRI di Jalan Al Rehab Distrik, Jeddah, Arab Saudi, pada Minggu 9 Juni 2013 sekira 18.40 waktu setempat.
Sebelum kejadian itu, para TKI bermasalah mengantre untuk mengurus amnesti atau pemutihan dan SPLP sebagai syarat mendapatkan paspor dan izin kerja tinggal atau identitas diri (iqoma).
(maf)
