Rusuh KJRI, pemerintah akan ke Jeddah

Sindonews.com - Antisipasi kejadian di Konsulat Jenderal RI (KJRI) Jeddah, Arab Saudi, terulang lagi, pemerintah Indonesia segera memberangkatkan kementerian dan lembaga terkait.

Ketua BNP2TKI Mohammad Jumhur Hidayat mengatakan itu. Dia juga menyatakan, pihaknya, bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) akan berangkat ke Jeddah.

"Kemenlu yang berangkat 12 orang, imigrasi (Kemenkum HAM) 10, dan BNP2TKI ada lima," kata Ketua BNP2TKI Mohammad Jumhur Hidayat saat dihubungi Sindonews, Selasa (11/6/2013).

Sejak program amnesti itu diterapkan, kata Jumhur, pihak KJRI di Jeddah terus mingkat hingga mencapai 54.000. Maka itu, kata dia, pihaknya akan mengirimkan mesin cetak paspor untuk memudahkan . "Program Amnesti jadi banyak sekali, bisa ribuan, makanya kami prioritaskan mesin printing," kata dia.

Sekadar diketahui, Gedung KJRI di Jalan Al Rehab Distrik, Jeddah, Arab Saudi, telah terjadi pembakaran pada Minggu 9 Juni 2013 sekira 18.40 waktu setempat. Sebelum kejadian itu, para TKI bermasalah mengantre untuk mengurus amnesti atau pemutihan dan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) sebagai syarat mendapatkan paspor dan izin kerja tinggal atau identitas diri (iqoma).

Tetapi, suhu yang panas membuat para massa yang mayoritasnya dari TKI sudah emosi dan tak bisa terkendali lagi, hingga akhirnya menyulut, hingga terjadilah pembakaran itu.

Dalam program amnesti ini, WNI yang tetap ingin bekerja di Arab Saudi akan diperbarui izinnya. Tetapi, jika ada yang ingin pulang ke tanah air, KJRI Jeddah dan KBRI Riyadh akan menfasilitasi proses pemulangan dengan mengeluarkan dokumen SPLP.