Kinerja pemerintah soal TKI dinilai buruk
Senin, 10 Juni 2013 - 16:12 WIB
Kinerja pemerintah soal TKI dinilai buruk
A
A
A
Sindonews.com - Peristiwa kericuhan hingga berbuntut pembakaran di luar Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah, dinilai tak lepas dari kinerja dan koordinasi Pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang buruk.
Hal itu terkait dalam menyikapi kasus Tenaga Kerja Indonesia (TKI) overstayer atau melarikan diri dari majikannya tiap tahunnya.
"Mereka sesaki kolong-kolong jembatan. Tiap tahun kita meributkan persoalan yang sama," kata anggota Komisi IX DPR RI, Rieke Dyah Pitaloka melalui siaran persnya, Senin (10/6/2013).
Menurutnya, Pemerintahan SBY tidak memiliki strategi. Tak hanya itu, kata dia, kepala negara juga tidak memanfaatkan ketika Pemerintah Arab Saudi memberikan kemudahan untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
"Lagi-lagi rakyat yang jadi korban. Padahal anggaran perlindungan WNI di luar negeri mencapai 1 Triliun," tegasnya.
Atas kejadian ini, Ia pun meminta Pemerintah SBY segera lakukan langkah pro aktif kepada Pemerintah Kerajaan Saudi Arabia agar memberikan perpanjangan waktu amnesti. "Dan tidak mempersulit masalah dokumen warga Indonesia yang menjalani "pemutihan" dokumen (seperti yg dilakukan Pemerintah India dan Filipina)," terangnya.
"Memberikan ijin kepada KBRI atau KJRI dapat menerbitkan Paspor kepada WNI yang masih ingin bekerja dengan bersyarat (bukan SPLP)," sambungnya.
Tak hanya itu, Ia juga meminta agar pemerintah bisa membuka loket pelayanan di wilayah lain selain di KBRI Ryadh dan KJRI Jeddah. Mereka juga diharapkan bisa menyediakan jaringan telepon khusus dan prosedur resmi yang diterbitkan KBRI/KJRI berisi langkah-langkah proses amnesti baik itu yang ingin pulang maupun menetap di Saudi.
Sementara itu, terkait masalah keamanan dan calo, Rieke meminta agar ada penggerakan aparat keamanan. "Menambah personil (melibatkan relawan) untuk pelayanan di loket-loket. Membuka tenda-tenda kesehatan dan menyediakan tim medis bagi warga kita yang mengurus pemutihan (cuaca di Saudi saat ini," tuntasnya.
Hal itu terkait dalam menyikapi kasus Tenaga Kerja Indonesia (TKI) overstayer atau melarikan diri dari majikannya tiap tahunnya.
"Mereka sesaki kolong-kolong jembatan. Tiap tahun kita meributkan persoalan yang sama," kata anggota Komisi IX DPR RI, Rieke Dyah Pitaloka melalui siaran persnya, Senin (10/6/2013).
Menurutnya, Pemerintahan SBY tidak memiliki strategi. Tak hanya itu, kata dia, kepala negara juga tidak memanfaatkan ketika Pemerintah Arab Saudi memberikan kemudahan untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
"Lagi-lagi rakyat yang jadi korban. Padahal anggaran perlindungan WNI di luar negeri mencapai 1 Triliun," tegasnya.
Atas kejadian ini, Ia pun meminta Pemerintah SBY segera lakukan langkah pro aktif kepada Pemerintah Kerajaan Saudi Arabia agar memberikan perpanjangan waktu amnesti. "Dan tidak mempersulit masalah dokumen warga Indonesia yang menjalani "pemutihan" dokumen (seperti yg dilakukan Pemerintah India dan Filipina)," terangnya.
"Memberikan ijin kepada KBRI atau KJRI dapat menerbitkan Paspor kepada WNI yang masih ingin bekerja dengan bersyarat (bukan SPLP)," sambungnya.
Tak hanya itu, Ia juga meminta agar pemerintah bisa membuka loket pelayanan di wilayah lain selain di KBRI Ryadh dan KJRI Jeddah. Mereka juga diharapkan bisa menyediakan jaringan telepon khusus dan prosedur resmi yang diterbitkan KBRI/KJRI berisi langkah-langkah proses amnesti baik itu yang ingin pulang maupun menetap di Saudi.
Sementara itu, terkait masalah keamanan dan calo, Rieke meminta agar ada penggerakan aparat keamanan. "Menambah personil (melibatkan relawan) untuk pelayanan di loket-loket. Membuka tenda-tenda kesehatan dan menyediakan tim medis bagi warga kita yang mengurus pemutihan (cuaca di Saudi saat ini," tuntasnya.
(maf)
