Pohan pertanyakan soal insiden di KJRI Jeddah
Senin, 10 Juni 2013 - 15:19 WIB
Pohan pertanyakan soal insiden di KJRI Jeddah
A
A
A
Sindonews.com - Wakil Ketua Komisi I RPR RI Ramadhan Pohan, menyatakan keingintahuannya soal kerusuhan di depan kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI), di Jeddah, pada Minggu 9 Juni 2013, sekira pukul 18.40 WIB.
Menurut Pohan, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), lewat Kedutaan Besar (Kedubes) RI untuk Arab Saudi, harus menyampaikan klarifikasi ke publik. Apa yang sebenarnya terjadi di balik kerusuhan tersebut.
"Ada berapa korban luka atau wafat atas insiden itu? Sebagai wakil rakyat yang lakukan fungsi pengawasan, saya ingin tahu langkah-langkah apa yang sudah dilakukan untuk evakuasi, pengobatan atau penanganan pasca insiden tersebut," ucap Pohan, lewat rilisnya kepada Sindonews, Senin (10/6/2013).
Politikus Partai Demokrat ini mengungkapkan, terkait kerusuhan ini, publik ingin tahu bagaimana deteksi awal dari Duta Besar (Dubes) atau KBRI dan KJRI ihwal gelombang massa enam ribuan Warga Negara Indonesia (WNI) tersebut.
Kemenlu dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) perlu lakukan langkah segera kendalikan situasi. Juga siapkan opsi-opsi dan solusi lanjutan. Supaya peristiwa buruk ini tidak terulang, bisa diantisipasi dengan baik. "Saya juga mengimbau WNI dan semua pihak turut menahan diri, ikut kondusifkan sikon yang ada," katanya.
Terkait soal amnesti dan pemutihan para TKI dan TKW, Pohan menjelaskan, Dubes dan jajaran KBRI harus all out mendapatkan keringanan apapun untuk kepentingan WNI-TKI di sana. "Semua progres pasca insiden harus terus diinfokan transparan, akurat, cepat ke Tanah Air, supaya tak terjadi spekulasi liar dan perburuk situasi yang ada," pungkasnya.
Menurut Pohan, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), lewat Kedutaan Besar (Kedubes) RI untuk Arab Saudi, harus menyampaikan klarifikasi ke publik. Apa yang sebenarnya terjadi di balik kerusuhan tersebut.
"Ada berapa korban luka atau wafat atas insiden itu? Sebagai wakil rakyat yang lakukan fungsi pengawasan, saya ingin tahu langkah-langkah apa yang sudah dilakukan untuk evakuasi, pengobatan atau penanganan pasca insiden tersebut," ucap Pohan, lewat rilisnya kepada Sindonews, Senin (10/6/2013).
Politikus Partai Demokrat ini mengungkapkan, terkait kerusuhan ini, publik ingin tahu bagaimana deteksi awal dari Duta Besar (Dubes) atau KBRI dan KJRI ihwal gelombang massa enam ribuan Warga Negara Indonesia (WNI) tersebut.
Kemenlu dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) perlu lakukan langkah segera kendalikan situasi. Juga siapkan opsi-opsi dan solusi lanjutan. Supaya peristiwa buruk ini tidak terulang, bisa diantisipasi dengan baik. "Saya juga mengimbau WNI dan semua pihak turut menahan diri, ikut kondusifkan sikon yang ada," katanya.
Terkait soal amnesti dan pemutihan para TKI dan TKW, Pohan menjelaskan, Dubes dan jajaran KBRI harus all out mendapatkan keringanan apapun untuk kepentingan WNI-TKI di sana. "Semua progres pasca insiden harus terus diinfokan transparan, akurat, cepat ke Tanah Air, supaya tak terjadi spekulasi liar dan perburuk situasi yang ada," pungkasnya.
(maf)
