PKS pancing SBY untuk tegas

Minggu, 09 Juni 2013 - 01:40 WIB
PKS pancing SBY untuk...
PKS pancing SBY untuk tegas
A A A
Sindonews.com - Sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang berseberangan dengan Sekretariat Gabungan (Setgab) koalisi dalam hal kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), untuk mendongkrat kembali elektabilitas partai itu pasca didera dengan dugaan kasus suap impor daging sapi di Kementerian Pertanian (Kementan).

"PKS yang tidak sejalan dengan Setgab koalisi soal BBM memang sudah di desain dengan tujuan membangun kembali citra PKS akibat kasus impor daging sapi. Sikap mendua PKS ini sudah untuk kesekilan kali bebeda dengan sikap Partai Demokrat dan pemerintah," kata pakar pengamat komunikasi Universitas Mercu Buana Heri Budianto kepada Sindonews, Sabtu (8/6/2013).

Dia juga menilai, sikap berseberangan yang dilakukan oleh PKS merupakan adanya ketidak kompakan di interbnal Setgab. Maka itu, kata dia, PKS berani melakukan pembangkangan tersebut terhadap partai koalisi.

"Ini menandakan bahwa setgab koalisi tidak solid. Ada beberapa faktor yang menyebabkan sikap PKS selain peningkatan citra partainya. PKS juga melihat pimpinan tertinggi koalisi yg juga ketua umum Partai Demokrat SBY tidak akan berani memecat PKS dalam koalisi," bebernya.

Maka itu, kata Heri, PKS cerdik memainkan kelemahan SBY dalam memimpin koalisi dan pemerintahan. Sehingga, partai yang digawangi oleh Anis Matta itu bisa mendua.

"PKS melihat, sikap SBY ini merupakan senjata untuk memainkan politik "duakaki" yang diharapkan mendapatkan simpati publik," ujarnya.

Dia juga mengatakan, para partai koalisi tidak bisa berbuat banyak dengan apa yang dilakukan oleh PKS tergadap Setgab soal kebijakan pemerintah akan menaikan harga BBM. "Partai-partai koalisi tidak akan mampu meredam sikap PKS tersebut," pungkasnya.

Kendati demikian, kata dia, yang bisa menuntaskan hal tersebut adalah pemimpin koalisi, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Tapi, dia menerangkan, kalau SBY tidak akan bisa berbuat tegas terhadap PKS.

"Satunya-satunya yang dapat menyelesaikan kisruh tersebut hanya SBY selaku presiden. SBY sebenarnya bisa saja meminta PKS untuk keluar dari koalisi lalu melakukan reshuffle menteri asal PKS. Namun ketegasan SBY tersebut akan sulit rasanya, karena memang sikap politik SBY memang demikian adanya," tandasnya.
(mhd)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 0.6654 seconds (0.1#10.140)