PKS sulit tinggalkan koalisi

Sindonews.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) diprediksi tidak akan meninggalkan koalisi pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono.

Meski telah dua kali bermasalah dengan SBY-Boediono dengan menunjukkan sikap yang berseberangan terkait rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Namun PKS tak juga meninggalkan koalisi.

"Kalau PKS meninggalkan koalisi kayaknya sulit, sejauh ini meskipun terjasi ketidakcocokan didalam koalisi, buktinya PKS masih bertahan juga," ujar pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro, kepada Sindonews, Sabtu (8/6/2013).

Sebaliknya, kata dia, SBY juga tidak menegaskan sikapnya terhadap PKS yang telah nyata berkhianat kepadanya, melanggar komitmen koalisi. Menurutnya, PKS tidak akan meninggalkan koalisi jika tidak SBY yang mengeluarkan PKS sebagai mitra koalisinya.

"Tampaknya hanya SBY yang dapat mengubah posisi Setgab (Sekretariat Gabungan) dan kabinet," kata pengamat yang akrab disapa Wiwieq ini.

Sebagaimana diketahui, hubungan PKS dengan SBY-Boediono sebagai mitra koalisi pernah memanas ketika pemerintah berencana menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi 1 April 2012 lalu. Namun SBY tetap mempertahankan PKS sebagai mitra koalisi pendukungnya.

Kali ini hubungan PKS dan SBY-Boediono sebagai mitra koalisi kembali meruncing. Kasus dugaan korupsi yang menyeret mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq membuat PKS merasa tengah diperdaya kekuasaan.

Selain itu rencana pemerintah untuk menaikkan lagi harga BBM bersubsidi, kembali menuai penolakkan dari PKS. Meski suara PKS belum sepakat dalam rencana ini, namun sikap DPP PKS menyatakan menolak rencana kenaikan harga BBM bersubsidi, sementara sikap Majelis Syura PKS mendukung.