SBY harus tegas sikapi PKS
Sabtu, 08 Juni 2013 - 08:12 WIB
SBY harus tegas sikapi PKS
A
A
A
Sindonews.com - Permasalahan antara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden Boediono sudah terjadi dua kali.
Sebelumnya PKS dan SBY-Boediono berseberangan soal kenaikan harga BBM bersubsidi, yang akhirnya pemerintah gagal menaikkan harga BBM bersubsidi 1 April 2012 lalu.
Kali ini pemerintah berencana lagi menaikkan harga BBM yang sedianya akan direalisasikan pada 17 Juni 2013. PKS kembali bersikap menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. MEski sikap PKS ini belum final, namun suara PKS mengalami perpecahan di dalam internalnya.
Di satu sisi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS menolak kenaikan harga BBM bersubsidi, namun di sisi lain Majelis Syura PKS mendukung upaya pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi dengan alasan sebagai mitra koalisi yang mendukung pemerintah.
Menyikapi partai politik anggota koalisinya yang kerap membangkang ini, SBY dinilai tidak tegas terhadap partai politik pertama yang memberikan dukungannya kepada SBY-Boediono ini. Sehingga kali ini SBY dinantikan ketegasannya dalam menyikapi PKS sebagai mitra koalisinya.
"SBY sebagai pimpinan Setgab (Sekretariat Gabungan) perlu tegas terhadap partai-partai anggota koalisi, agar pola tingkat elite parpol anggota koalisi tidak mengganggu kinerja pemerintah," ujar pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro, saat berbincang dengan Sindonews, Sabtu (8/6/2013).
SBY, kata wanita yang akrab disapa Wiwieq ini, seharusnya tidak membiarkan partai politik anggota koalisinya mengganggu kinerja pemerintah dengan menunjukkan sikap membangkang terhadap rencana kebijakan pemerintah.
Dengan dukungan partai politik anggota koalisi yang tidak solid, dan sikap SBY-Boediono yang tidak juga tegas terhadap mitra koalisinya, dinilai Wiwieq berdampak pada nasib rakyat atas kebijakan pemerintah, terutama soal kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
"Jangan sampai pemerintah mengorbankan nasib rakyat hanya gara-gara rendahnya soliditas dan komitmen serta konsistensi anggota Setgab," tandasnya.
Sebelumnya PKS dan SBY-Boediono berseberangan soal kenaikan harga BBM bersubsidi, yang akhirnya pemerintah gagal menaikkan harga BBM bersubsidi 1 April 2012 lalu.
Kali ini pemerintah berencana lagi menaikkan harga BBM yang sedianya akan direalisasikan pada 17 Juni 2013. PKS kembali bersikap menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. MEski sikap PKS ini belum final, namun suara PKS mengalami perpecahan di dalam internalnya.
Di satu sisi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS menolak kenaikan harga BBM bersubsidi, namun di sisi lain Majelis Syura PKS mendukung upaya pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi dengan alasan sebagai mitra koalisi yang mendukung pemerintah.
Menyikapi partai politik anggota koalisinya yang kerap membangkang ini, SBY dinilai tidak tegas terhadap partai politik pertama yang memberikan dukungannya kepada SBY-Boediono ini. Sehingga kali ini SBY dinantikan ketegasannya dalam menyikapi PKS sebagai mitra koalisinya.
"SBY sebagai pimpinan Setgab (Sekretariat Gabungan) perlu tegas terhadap partai-partai anggota koalisi, agar pola tingkat elite parpol anggota koalisi tidak mengganggu kinerja pemerintah," ujar pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro, saat berbincang dengan Sindonews, Sabtu (8/6/2013).
SBY, kata wanita yang akrab disapa Wiwieq ini, seharusnya tidak membiarkan partai politik anggota koalisinya mengganggu kinerja pemerintah dengan menunjukkan sikap membangkang terhadap rencana kebijakan pemerintah.
Dengan dukungan partai politik anggota koalisi yang tidak solid, dan sikap SBY-Boediono yang tidak juga tegas terhadap mitra koalisinya, dinilai Wiwieq berdampak pada nasib rakyat atas kebijakan pemerintah, terutama soal kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
"Jangan sampai pemerintah mengorbankan nasib rakyat hanya gara-gara rendahnya soliditas dan komitmen serta konsistensi anggota Setgab," tandasnya.
(lal)
