71,3 persen inginkan menteri yang nyaleg mengundurkan diri
Minggu, 02 Juni 2013 - 15:22 WIB
71,3 persen inginkan menteri yang nyaleg mengundurkan diri
A
A
A
Sindonews.com - Keinginan publik agar seluruh menteri di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II yang maju sebagai calon anggota legislatif (Caleg) di Pemilu 2014 mengundurkan diri dari kabinet cukup kuat. Berdasarkan hasil survei Lembaga Survei Nasional (LSN), 71,3 persen responden menginginkan hal itu.
Peneliti Utama Lembaga Survei Nasional (LSN), Dipa Pradipta mengatakan, permintaan itu dengan alasan agar tidak terjadi conflict of interest antara kepentingan partai dan tugas negara. Kesimpulan itu muncul dari survei yang dilaksanakan tanggal 1 hingga 10 Mei 2013 di 33 Provinsi di seluruh Indonesia.
"Hanya 7,3 persen yang tidak mempermasalahkan para menteri menjadi caleg," ujar Dipa Pradipta di Restoran Pulau Dua, Jalan Gatot Subroto, Taman Ria Senayan, Jakarta, Minggu (2/6/2013).
Lebih lanjut, dia menuturkan sebanyak 15,2 persen responden mengaku tidak tahu atau tidak dapat menjawab. Dia menambahkan, survei LSN kali ini juga menangkap adanya kesenjangan antara ekspektasi publik dengan sikap Presiden SBY dan para menteri.
Publik, lanjut dia, mengharapkan pemerintah lebih konsentrasi mengurusi negara dan bekerja keras memperbaiki kinerja. Namun, publik menangkap sinyal bahwa Presiden SBY dan para penteri justru lebih mengutamakan sejumlah agenda politik partainya masing-masing.
Seperti diketahui, Populasi dari survei LSN adalah seluruh penduduk Indonesia yang telah berusia 17 tahun keatas, atau belum berusia 17 tahun namun sudah menikah. Jumlah sampel sebanyak 1230 responden yang diperoleh melalui teknik pencuplikan secara rambang berjenjang (multistage random sampling).
Simpangan kesalahan (margin of error) sebesar 2,8 persen dan pada tingkat kepercayaan (level of confidence) 95 persen.
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara tatap muka dengan responden dengan berpedoman quesioner. Survei ini dilengkapi dengan riset kualitatif melalui wawancara mendalam (depth-interview) dan analisis media.
Peneliti Utama Lembaga Survei Nasional (LSN), Dipa Pradipta mengatakan, permintaan itu dengan alasan agar tidak terjadi conflict of interest antara kepentingan partai dan tugas negara. Kesimpulan itu muncul dari survei yang dilaksanakan tanggal 1 hingga 10 Mei 2013 di 33 Provinsi di seluruh Indonesia.
"Hanya 7,3 persen yang tidak mempermasalahkan para menteri menjadi caleg," ujar Dipa Pradipta di Restoran Pulau Dua, Jalan Gatot Subroto, Taman Ria Senayan, Jakarta, Minggu (2/6/2013).
Lebih lanjut, dia menuturkan sebanyak 15,2 persen responden mengaku tidak tahu atau tidak dapat menjawab. Dia menambahkan, survei LSN kali ini juga menangkap adanya kesenjangan antara ekspektasi publik dengan sikap Presiden SBY dan para menteri.
Publik, lanjut dia, mengharapkan pemerintah lebih konsentrasi mengurusi negara dan bekerja keras memperbaiki kinerja. Namun, publik menangkap sinyal bahwa Presiden SBY dan para penteri justru lebih mengutamakan sejumlah agenda politik partainya masing-masing.
Seperti diketahui, Populasi dari survei LSN adalah seluruh penduduk Indonesia yang telah berusia 17 tahun keatas, atau belum berusia 17 tahun namun sudah menikah. Jumlah sampel sebanyak 1230 responden yang diperoleh melalui teknik pencuplikan secara rambang berjenjang (multistage random sampling).
Simpangan kesalahan (margin of error) sebesar 2,8 persen dan pada tingkat kepercayaan (level of confidence) 95 persen.
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara tatap muka dengan responden dengan berpedoman quesioner. Survei ini dilengkapi dengan riset kualitatif melalui wawancara mendalam (depth-interview) dan analisis media.
(kri)