BKKBN gandeng Polri untuk MDGs 2015
Rabu, 17 April 2013 - 15:23 WIB
BKKBN gandeng Polri untuk MDGs 2015
A
A
A
Sindonews.com - Guna mencapai target millennium development goals (MDGs) 2015 untuk menekan jumlah penduduk, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bekerjasama Polri lewat memorandum of understanding (MoU).
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKKBN Sudibyo Alimoeso mengatakan, hal ini sudah lama dilakukan. Karena diakuinya, banyaknya hal yang belum maksimal untuk mengatasi permasalahan kuantitas dan kualitas penduduk.
Menurutnya, dalam menekan ledakan kependudukan terhadap sosial, ekonomi, dan pembangunan nasional untuk itu BKKBN dan Polri, akan membuat ramuan dalam kebikajakan dan strategi penggerakan program keluarga berencana (KB).
"Peran Polri sangat berpengaruh untuk mendukung program kependudukan dan KB nasional melalui penggerakan dan pelayanan KB," tandasnya saat ditemui dalam Rakornas dengan Kapolri di Jakarta, Rabu (17/4/2013).
Nantinya Polri akan menurunkan Bintara Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibnas) untuk memberikan pengetahuan kepada usia subur dalam penggunaan alat kontrasepsi jangka panjang.
Selain itu pengatahuan mengenai usia, jarak dan jumlah melahirkan juga akan diberikan. "Usia subur itu tidak boleh terlalu muda, melahirkan batasnya 20 tahun, jangan terlalu tua, melahirkan batasnya 35 tahun, jarak anak jangan terlalu rapat dan jangan terlalu sering melahirkan, itu yang harus ditekankan," paparnya.
Saat ini, kepada masyarakat yang menggunakan jasa jampersal gratis akan diutamakan penggunaan alat kontrasepsi jangka panjang. Menurutnya, dari 4 juta wanita subur yang melahirkan 2,6 juta adalah wanita usia subur yakni remaja. "Dari tahun 2007 sampai 2012, data tersebut selalu stagnan," kata dia.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKKBN Sudibyo Alimoeso mengatakan, hal ini sudah lama dilakukan. Karena diakuinya, banyaknya hal yang belum maksimal untuk mengatasi permasalahan kuantitas dan kualitas penduduk.
Menurutnya, dalam menekan ledakan kependudukan terhadap sosial, ekonomi, dan pembangunan nasional untuk itu BKKBN dan Polri, akan membuat ramuan dalam kebikajakan dan strategi penggerakan program keluarga berencana (KB).
"Peran Polri sangat berpengaruh untuk mendukung program kependudukan dan KB nasional melalui penggerakan dan pelayanan KB," tandasnya saat ditemui dalam Rakornas dengan Kapolri di Jakarta, Rabu (17/4/2013).
Nantinya Polri akan menurunkan Bintara Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibnas) untuk memberikan pengetahuan kepada usia subur dalam penggunaan alat kontrasepsi jangka panjang.
Selain itu pengatahuan mengenai usia, jarak dan jumlah melahirkan juga akan diberikan. "Usia subur itu tidak boleh terlalu muda, melahirkan batasnya 20 tahun, jangan terlalu tua, melahirkan batasnya 35 tahun, jarak anak jangan terlalu rapat dan jangan terlalu sering melahirkan, itu yang harus ditekankan," paparnya.
Saat ini, kepada masyarakat yang menggunakan jasa jampersal gratis akan diutamakan penggunaan alat kontrasepsi jangka panjang. Menurutnya, dari 4 juta wanita subur yang melahirkan 2,6 juta adalah wanita usia subur yakni remaja. "Dari tahun 2007 sampai 2012, data tersebut selalu stagnan," kata dia.
(maf)
