Antisipasi bocoran, soal UN 11 provinsi harus diubah
Rabu, 17 April 2013 - 06:24 WIB
Antisipasi bocoran, soal UN 11 provinsi harus diubah
A
A
A
Sindonews.com - Anggota Komisi X DPR RI Reni Marlinawati merespon positif langkah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) membentuk tim investigasi untuk mencari penyebab keterlambatan soal Ujian Nasional (UN) di 11 provinsi.
Selanjutnya, komisinya akan segera memanggil pihak Kemendikbud untuk menjelaskan persoalan mengapa kondisi itu bisa terjadi.
"Kami menyesalkan hal itu terjadi, apalagi karena alasan teknis. UN itu kegiatan rutin tahunan, kenapa kondisi ini terjadi, harusnya semakin tahun semakin bagus," tukas Reni ketika dihubungi, Rabu (7/4/2013).
Alasan karena pihak kontraktor tidak bisa menyelesaikan proses pencetakan soal UN itu sangat naif.
"Kontraktor itu kan tidak berdiri sendiri, ada prosesnya, bagaimana itu bisa terjadi," tukas politikus wanita dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.
Kegiatan UN itu sama halnya dengan lebaran yang dirayakan setahun sekali. "Seperti juga lebaran, orang akan melaksanakan hari raya itu kan semua sudah dipersiapkan, aturannya seperti apa, demikian pula UN, aturan bagaimana, apa yang akan diantisipasi," ujar Reni lagi.
Soal ada dugaan ketidakberesan proses tender, Reni belum berani menduga-duga. Pihaknya masih menunggu proses investigas dan selanjutnya akan segera memanggil pihak Kemendikbud. "Kami akan lihat apa hasilnya dari investigasi itu lebih dahulu," tukas anggota legislatif dapil Jabar ini.
Menurut Reni, akibat keterlambatan dan penundaan UN telah menimbulkan dampak luar biasa terhadap peserta didik.
"Secara psikologis jelas berdampak, mereka siswa sudah mempersiapkan UN tiba-tiba harus diundur hari Rabu bahkan Kamis, ini dampak psikologisnya besar," ujarnya.
Dampak lainnya, sekarang ini timbul kekhawatiran dari siswa yang telah melaksanakan UN lebih dahulu. Bisa jadi, peserta didik di 11 provinsi yang UN-nya diundur nilainya akan tinggi-tinggi.
"Sebab, pasti akan banyak bocoran, itu sangat mungkin," Reni menduga.
Untuk menghindari hal itu, maka sebaiknya, pihak Kemendikbud harus mengubah soal UN agar tidak sama. Perubahan soal UN juga sebagai bentuk tanggung jawab Kemendikbud atas keterlambatan soal UN tersebut.
"Harus diubah soal-soal ujiannya, jangan sama. Karena waktu saya meninjau beberapa sekolah para guru dan siswa sudah khawatir, nilai di 11 provinsi itu pasti tinggi-tinggi, ini fakta. Kemendikbud harus bertanggung jawab,"tegas Reni.
Selanjutnya, komisinya akan segera memanggil pihak Kemendikbud untuk menjelaskan persoalan mengapa kondisi itu bisa terjadi.
"Kami menyesalkan hal itu terjadi, apalagi karena alasan teknis. UN itu kegiatan rutin tahunan, kenapa kondisi ini terjadi, harusnya semakin tahun semakin bagus," tukas Reni ketika dihubungi, Rabu (7/4/2013).
Alasan karena pihak kontraktor tidak bisa menyelesaikan proses pencetakan soal UN itu sangat naif.
"Kontraktor itu kan tidak berdiri sendiri, ada prosesnya, bagaimana itu bisa terjadi," tukas politikus wanita dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.
Kegiatan UN itu sama halnya dengan lebaran yang dirayakan setahun sekali. "Seperti juga lebaran, orang akan melaksanakan hari raya itu kan semua sudah dipersiapkan, aturannya seperti apa, demikian pula UN, aturan bagaimana, apa yang akan diantisipasi," ujar Reni lagi.
Soal ada dugaan ketidakberesan proses tender, Reni belum berani menduga-duga. Pihaknya masih menunggu proses investigas dan selanjutnya akan segera memanggil pihak Kemendikbud. "Kami akan lihat apa hasilnya dari investigasi itu lebih dahulu," tukas anggota legislatif dapil Jabar ini.
Menurut Reni, akibat keterlambatan dan penundaan UN telah menimbulkan dampak luar biasa terhadap peserta didik.
"Secara psikologis jelas berdampak, mereka siswa sudah mempersiapkan UN tiba-tiba harus diundur hari Rabu bahkan Kamis, ini dampak psikologisnya besar," ujarnya.
Dampak lainnya, sekarang ini timbul kekhawatiran dari siswa yang telah melaksanakan UN lebih dahulu. Bisa jadi, peserta didik di 11 provinsi yang UN-nya diundur nilainya akan tinggi-tinggi.
"Sebab, pasti akan banyak bocoran, itu sangat mungkin," Reni menduga.
Untuk menghindari hal itu, maka sebaiknya, pihak Kemendikbud harus mengubah soal UN agar tidak sama. Perubahan soal UN juga sebagai bentuk tanggung jawab Kemendikbud atas keterlambatan soal UN tersebut.
"Harus diubah soal-soal ujiannya, jangan sama. Karena waktu saya meninjau beberapa sekolah para guru dan siswa sudah khawatir, nilai di 11 provinsi itu pasti tinggi-tinggi, ini fakta. Kemendikbud harus bertanggung jawab,"tegas Reni.
(lns)
