Proyek UN hanya akal-akalan Kemendikbud
Proyek UN hanya akal-akalan Kemendikbud
A
A
A
Sindonews.com - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menuding Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), hanya mengeruk keuntungan semata dalam pelaksaan Ujian Nasional (UN).
Koordinator FITRA menganggap, proyek UN ini sendiri bukan suatu cara yang disiapkan untuk mendidik para siswa sekolah. Namun, sangat disayangkan ketika hal ini dianggap sebagai suatu ajang bisnis para pejabat.
“Proyek pengandaan dan distribusi soal-soal UN saban tahun bukan proyek buat mencerdaskan anak sekolah. Tapi ini cuma proyek mendapatkan duit, fee, di DPR maupun kementerian dan proyek ini harus dihapus,“ kata Uchok saat mendatangi Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (16/4/2013).
Dari penelusurannya selama ini, Uchok pun menjelaskan, setiap tahun Kemendikbud selalu melakukan pengaturan tender. Sehingga, tidak ada lagi istilah pemenang tender, melainkan hanya ada pengaturan tender, pengaturan proyek, dan arisan.
“Makanya di Kemendikbud harus dievaluasi semua proyeknya. Karena anggarannya besar, tapi produk atau program dari anggaran itu tidak ada. UN ini ada tapi menyimpang,“ tegasnya.
Oleh karena itu, Uchok pun kemudian mendesak KPK untuk bisa menelusuri lebih mendalam PT Ghalia Indonesia Printing, salah satu perusahaan yang telah gagal dalam menjalankan proyek kertas jawaban dan soal UN 2013.
“KPK masuk dari awal itu. Dari kapasitas PT Ghalia, apakah memungkinkan ikut tender. Jadi KPK lihat rekam jejak PT Ghalia ke belakang. Kalau enggak punya pengalaman tapi menang, berarti ada indikasi pelanggaran pengadaan barang dan jasa itu,“ tandasnya.
Koordinator FITRA menganggap, proyek UN ini sendiri bukan suatu cara yang disiapkan untuk mendidik para siswa sekolah. Namun, sangat disayangkan ketika hal ini dianggap sebagai suatu ajang bisnis para pejabat.
“Proyek pengandaan dan distribusi soal-soal UN saban tahun bukan proyek buat mencerdaskan anak sekolah. Tapi ini cuma proyek mendapatkan duit, fee, di DPR maupun kementerian dan proyek ini harus dihapus,“ kata Uchok saat mendatangi Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (16/4/2013).
Dari penelusurannya selama ini, Uchok pun menjelaskan, setiap tahun Kemendikbud selalu melakukan pengaturan tender. Sehingga, tidak ada lagi istilah pemenang tender, melainkan hanya ada pengaturan tender, pengaturan proyek, dan arisan.
“Makanya di Kemendikbud harus dievaluasi semua proyeknya. Karena anggarannya besar, tapi produk atau program dari anggaran itu tidak ada. UN ini ada tapi menyimpang,“ tegasnya.
Oleh karena itu, Uchok pun kemudian mendesak KPK untuk bisa menelusuri lebih mendalam PT Ghalia Indonesia Printing, salah satu perusahaan yang telah gagal dalam menjalankan proyek kertas jawaban dan soal UN 2013.
“KPK masuk dari awal itu. Dari kapasitas PT Ghalia, apakah memungkinkan ikut tender. Jadi KPK lihat rekam jejak PT Ghalia ke belakang. Kalau enggak punya pengalaman tapi menang, berarti ada indikasi pelanggaran pengadaan barang dan jasa itu,“ tandasnya.
(maf)
Explore More