Pemerintah diminta laksanakan rekomendasi Panja Komisi IX DPR

Sindonews.com - Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri selama ini dinilai hanya sebagai penghasil uang. Perlindungan dan kebutuhan sosial para TKI tidak menjadi prioritas bagi pemerintah.

"Tidak ada niatan untuk melindungi (TKI). Saya lihat komesial yang diutamakan," ujar anggota Komisi IX DPR Poempida Hidayatulloh, saat dihubungi wartawan, Selasa (16/4/2013).

Dia menilai, asuransi kepada TKI seharusnya lebih bersifat sosial. Sebaliknya, asuransi kepada TKI jangan dikomersilkan.

Maka itu, politikus Partai Golkar ini berpendapat, keputusan Konsorsium Asuransi TKI, sebaiknya dibubarkan saja. "Saat ini sudah habis waktu tiga bulan yang diberikan Panja Asuransi TKI agar Konsorsium Asuransi TKI untuk membubarkan konsorsium. Namun saat ini belum ada respon serius dari Kemenakertrans," tukasnya.

Poempida yang juga anggota Panitia Kerja (Panja) Komisi IX DPR tentang Konsorsium Asuransi TKI ini menemukan banyak persoalan dalam konsorsium asuransi TKI yang dilaksanakan pihak Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans).

Menurutnya, konsorsium asuransi itu telah merugikan TKI. "Kita menemukan banyak masalah, karena pengabaikan mandat-mandat dan merugikan TKI," tegasnya.

Pihaknya di Panja Komisi IX DPR berjanji akan terus memantau persoalan yang menyangkut TKI ini. Jika, pemerintah tetap abai terhadap persoalan ini, maka pihaknya di DPR mengancam akan menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP). "Mudah-mudahan pemerintah melaksakan rekomendasi Panja," ucapnya.