Rully: Kalau saya jadi Mendiknas, UN ditunda semuanya
Rully: Kalau saya jadi Mendiknas, UN ditunda semuanya
A
A
A
Sindonews.com - Anggota Komisi X DPR Rully Chairul Azwar menyayangkan penundaan Ujian Nasional (UN) di 11 provinsi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Ia menilai, pelaksanaan UN pada hakekatnya harus serentak di seluruh tanah air.
"Kami dari Komisi X menyesalkan, apapun ini tanggung jawab pemerintah. Adanya UN justru menjadi standar mutu pendidikan di Indonesia disamping juga menjadi evaluasi kelulusan. Kalau dilakukan serentak bisa mengukur secara fair semua sekolah secara kebersamaan. Peluang kebocorannya tidak signifikan kalau dia serentak," ujarnya ketika dihubungi Sindonews, Selasa (16/4/2013).
Politikus Golkar ini mengatakan, penundaan UN di 11 provinsi berpotensi membuka peluang bocornya soal ujian. Sehingga, pihak yang paling dirugikan adalah sekolah dan siswa yang menggelar UN terlebih dahulu.
"Jadi peluang terjadinya ketidakadilan akibat soal bocor ini besar. Mengakibatkan bagi siswa yang belum UN mendapat kesempatan paling tidak yang dapat bocoran bisa melatih dulu sebelum ujian. Ini tidak fair bagi yang ujiannya lebih dulu," tandasnya.
Menurutnya, sejak awal ketika Kemendikbud mengetahui persoalan ini akan terjadi seharusnya UN ditunda di seluruh Indonesia. Ia menilai, Kemendikbud hanya menderita kerugian materi yang tidak terlalu besar.
"Saya kalau jadi menteri akan tunda dulu semuanya. 2-3 hari ditunda paling kita rugi pada ongkos konsolidasi pengawas. Tapi jauh lebih bermakna, karena hakekat UN tidak boleh ada ketidakadilan segi penyelenggaraan ujiannya. Soalnya harus sama, diterima pada hari yang sama. Sehingga kecurangan tidak mungkin terjadi," paparnya.
Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh meminta maaf atas penundaan Ujian Nasional (UN) tingkat SMA/SMK di 11 provinsi. Ia mengatakan, penundaan itu disebabkan persoalan teknis di percetakan sehingga pengiriman naskah soal ujian pun terlambat.
"Kami dari Kemendikbud mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala persoalan teknis yang membuat pelaksanaan ujian nasional di 11 provinsi diundur dari Senin (15/4/2013) menjadi Kamis (18/4/2013)," kata Mendikbud M Nuh dalam jumpa pers di kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, Minggu 14 April 2013.
Nuh menuturkan keterlambatan ini diakibatkan PT Ghalia Indonesia Printing belum dapat menyelesaikan kertas ujian pada semua provinsi. "Ada beberapa provinsi sudah selesai. Tidak mungkin satu-satu karena takut kebocoran lembar jawaban," ucapnya.
Namun, jika soal di 11 provinsi tersebut selesai dan didistribusikan secara bersamaan, pihaknya berani memastikan tidak akan ada kebocoran jawaban.
"Jika semua didistribusikan, saya yakin tidak ada kebocoran. Jelas ini dikarenakan soal teknis pada percetakan," kilah mantan Menkominfo ini.
Keterlambatan lembar soal ujian nasional ini mengganggu jadwal ujian di 11 provinsi yang seharusnya 15-19 April diundur menjadi tanggal 20 April. Daerah yang diundur pelaksanaannya seperti Sulawesi Selatan, Gorontalo, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah.
"Kami dari Komisi X menyesalkan, apapun ini tanggung jawab pemerintah. Adanya UN justru menjadi standar mutu pendidikan di Indonesia disamping juga menjadi evaluasi kelulusan. Kalau dilakukan serentak bisa mengukur secara fair semua sekolah secara kebersamaan. Peluang kebocorannya tidak signifikan kalau dia serentak," ujarnya ketika dihubungi Sindonews, Selasa (16/4/2013).
Politikus Golkar ini mengatakan, penundaan UN di 11 provinsi berpotensi membuka peluang bocornya soal ujian. Sehingga, pihak yang paling dirugikan adalah sekolah dan siswa yang menggelar UN terlebih dahulu.
"Jadi peluang terjadinya ketidakadilan akibat soal bocor ini besar. Mengakibatkan bagi siswa yang belum UN mendapat kesempatan paling tidak yang dapat bocoran bisa melatih dulu sebelum ujian. Ini tidak fair bagi yang ujiannya lebih dulu," tandasnya.
Menurutnya, sejak awal ketika Kemendikbud mengetahui persoalan ini akan terjadi seharusnya UN ditunda di seluruh Indonesia. Ia menilai, Kemendikbud hanya menderita kerugian materi yang tidak terlalu besar.
"Saya kalau jadi menteri akan tunda dulu semuanya. 2-3 hari ditunda paling kita rugi pada ongkos konsolidasi pengawas. Tapi jauh lebih bermakna, karena hakekat UN tidak boleh ada ketidakadilan segi penyelenggaraan ujiannya. Soalnya harus sama, diterima pada hari yang sama. Sehingga kecurangan tidak mungkin terjadi," paparnya.
Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh meminta maaf atas penundaan Ujian Nasional (UN) tingkat SMA/SMK di 11 provinsi. Ia mengatakan, penundaan itu disebabkan persoalan teknis di percetakan sehingga pengiriman naskah soal ujian pun terlambat.
"Kami dari Kemendikbud mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala persoalan teknis yang membuat pelaksanaan ujian nasional di 11 provinsi diundur dari Senin (15/4/2013) menjadi Kamis (18/4/2013)," kata Mendikbud M Nuh dalam jumpa pers di kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, Minggu 14 April 2013.
Nuh menuturkan keterlambatan ini diakibatkan PT Ghalia Indonesia Printing belum dapat menyelesaikan kertas ujian pada semua provinsi. "Ada beberapa provinsi sudah selesai. Tidak mungkin satu-satu karena takut kebocoran lembar jawaban," ucapnya.
Namun, jika soal di 11 provinsi tersebut selesai dan didistribusikan secara bersamaan, pihaknya berani memastikan tidak akan ada kebocoran jawaban.
"Jika semua didistribusikan, saya yakin tidak ada kebocoran. Jelas ini dikarenakan soal teknis pada percetakan," kilah mantan Menkominfo ini.
Keterlambatan lembar soal ujian nasional ini mengganggu jadwal ujian di 11 provinsi yang seharusnya 15-19 April diundur menjadi tanggal 20 April. Daerah yang diundur pelaksanaannya seperti Sulawesi Selatan, Gorontalo, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah.
(kri)
Explore More