Koalisi Pendidikan desak UN dihentikan
Selasa, 16 April 2013 - 08:03 WIB
Koalisi Pendidikan desak UN dihentikan
A
A
A
Sindonews.com - Koalisi Pendidikan (KP) mendesak agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menghentikan Ujian Nasional (UN). Mereka berkaca pada carut-marut penyelenggaraan UN dan masih banyaknya kecurangan yang ditemukan di sejumlah daerah.
"Koalisi Pendidikan sudah meminta UN dihentikan sejak lama. Sejak 2003 kita sudah ngomong begitu," ujar Aktivis Koalisi Pendidikan Jimmy Paat, ketika dihubungi Sindonews, Selasa (16/4/2013).
Pertama, pihaknya menganggap penilaian pada siswa harus ada pada guru dalam artian sekolah. Hal itu tertuang dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan.
"Kedua, orang akan terus melakukan perlawanan keliru atau menyimpang dengan melakukan pembocoran. Itu sudah dilakukan sejak berpuluh-puluh tahun lalu."
"Seingat saya waktu saya SD ada UN tahun 1967, pasti ada guru memberikan jawaban. Takut enggak lulus muridnya, guru memberikan jawaban bagi yang belum terisi. Sehingga kemudian UN ditiadakan," sambungnya.
Ia menuturkan, selama ini banyak pihak berpandangan jika penilaian dikembalikan kepada sekolah maka akan rentan kecurangan. Pihak sekolah dengan mudah mengkatrol nilai para siswanya agar bisa melenggang dengan mudah ke perguruan tinggi.
"Jika sekolah berbuat curang, itu akan dinilai oleh perguruan tinggi. Kalau nilai ujiannya bagus, ternyata mahasiswanya jelek ketika tingkat satu. Akhirnya sekolah itu di bisa blacklist sama perguruan tinggi," tegasnya.
Menurutnya, perbuatan curang itu akan merugikan sekolah yang bersangkutan karena para siswanya tak diterima di perguruan tinggi favorit. Sehingga, hal itu akan menjadi pelajaran untuk sekolah untuk tak berbuat curang dan benar-benar menempa anak didiknya dengan baik.
"Akhirnya PT bisa menilai, mana sekolah yang melakukan manipulasi terhadap nilai siswanya. Jadinya guru-guru nantinya serius mengajar dan menempa para muridnya. Mereka akan bekerja keras agar anak-anak mau belajar," pungkasnya.
"Koalisi Pendidikan sudah meminta UN dihentikan sejak lama. Sejak 2003 kita sudah ngomong begitu," ujar Aktivis Koalisi Pendidikan Jimmy Paat, ketika dihubungi Sindonews, Selasa (16/4/2013).
Pertama, pihaknya menganggap penilaian pada siswa harus ada pada guru dalam artian sekolah. Hal itu tertuang dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan.
"Kedua, orang akan terus melakukan perlawanan keliru atau menyimpang dengan melakukan pembocoran. Itu sudah dilakukan sejak berpuluh-puluh tahun lalu."
"Seingat saya waktu saya SD ada UN tahun 1967, pasti ada guru memberikan jawaban. Takut enggak lulus muridnya, guru memberikan jawaban bagi yang belum terisi. Sehingga kemudian UN ditiadakan," sambungnya.
Ia menuturkan, selama ini banyak pihak berpandangan jika penilaian dikembalikan kepada sekolah maka akan rentan kecurangan. Pihak sekolah dengan mudah mengkatrol nilai para siswanya agar bisa melenggang dengan mudah ke perguruan tinggi.
"Jika sekolah berbuat curang, itu akan dinilai oleh perguruan tinggi. Kalau nilai ujiannya bagus, ternyata mahasiswanya jelek ketika tingkat satu. Akhirnya sekolah itu di bisa blacklist sama perguruan tinggi," tegasnya.
Menurutnya, perbuatan curang itu akan merugikan sekolah yang bersangkutan karena para siswanya tak diterima di perguruan tinggi favorit. Sehingga, hal itu akan menjadi pelajaran untuk sekolah untuk tak berbuat curang dan benar-benar menempa anak didiknya dengan baik.
"Akhirnya PT bisa menilai, mana sekolah yang melakukan manipulasi terhadap nilai siswanya. Jadinya guru-guru nantinya serius mengajar dan menempa para muridnya. Mereka akan bekerja keras agar anak-anak mau belajar," pungkasnya.
(kri)
