72% rakyat tak puas penegakan hukum di masa SBY-Boediono
Minggu, 07 April 2013 - 17:37 WIB
72% rakyat tak puas penegakan hukum di masa SBY-Boediono
A
A
A
Sindonews.com - Menjelang akhir masa baktinya, kinerja Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono terus menurun. Hasil survei Indonesia Network Elections Survey (INES) menunjukkan hal tersebut.
Dari hasil survei yang dilakukan pada tanggal 18 hingga 30 Maret 2013 ini, sebanyak 72,3 persen rakyat mengaku tidak puas terhadap kinerja penegakan hukum dan pemberantasan korupsi selama SBY-Boediono memimpin Negara ini.
"72,3 persen rakyat tidak puas terhadap kinerja penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang dilakukan aparat pernegak hukum seperti KPK, kejaksaan, polisi dan kehakiman," ujar Direktur Eksekutif INES Sudrajat Sacawisastra di Cafe Cava, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (7/4/2013).
Ketidakpuasan rakyat terhadap kinerja SBY-Boediono tersebut, kata dia, disebabkan oleh buruknya integritas penegakan hukum. Sebab, aparat penegak hukum justru terlibat dalam sejumlah kasus pidana.
Di samping itu, faktor lainnya adalah karena tak maksimalnya pemberian hukuman kepada koruptor. Sehingga, masyarakat kehilangan kepercayaan dengan aparat penegak hukum.
"Misalnya pembekingan aktivitas ilegal, pemerasan, pungli, setoran, suap menyuap, jual beli kasus, jual beli besar kecilnya tuntutan dan penggunaan pasal tuntutan di KPK dan kejaksaan terhadap para koruptor," jelasnya.
Rakyat juga menganggap penegakan hukum di Pemerintahan SBY-Boediono ini sudah melempem. Hal itu karena ditemukan sejumlah kasus hukum digantung maupun dihentikan atau SP3.
Sampel yang dapat dianalisis dalam survei ini adalah 5.989 dari 6.000 responden yang memiliki hak pilih dalam Pemilu 2014 mendatang. "Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih," katanya.
Sedangkan tingkat kepercayaan survei yang digelar pada 18-30 Maret ini adalah 98 persen, dengan margin of error sebesar kurang lebih 2,5 persen.
Dari hasil survei yang dilakukan pada tanggal 18 hingga 30 Maret 2013 ini, sebanyak 72,3 persen rakyat mengaku tidak puas terhadap kinerja penegakan hukum dan pemberantasan korupsi selama SBY-Boediono memimpin Negara ini.
"72,3 persen rakyat tidak puas terhadap kinerja penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang dilakukan aparat pernegak hukum seperti KPK, kejaksaan, polisi dan kehakiman," ujar Direktur Eksekutif INES Sudrajat Sacawisastra di Cafe Cava, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (7/4/2013).
Ketidakpuasan rakyat terhadap kinerja SBY-Boediono tersebut, kata dia, disebabkan oleh buruknya integritas penegakan hukum. Sebab, aparat penegak hukum justru terlibat dalam sejumlah kasus pidana.
Di samping itu, faktor lainnya adalah karena tak maksimalnya pemberian hukuman kepada koruptor. Sehingga, masyarakat kehilangan kepercayaan dengan aparat penegak hukum.
"Misalnya pembekingan aktivitas ilegal, pemerasan, pungli, setoran, suap menyuap, jual beli kasus, jual beli besar kecilnya tuntutan dan penggunaan pasal tuntutan di KPK dan kejaksaan terhadap para koruptor," jelasnya.
Rakyat juga menganggap penegakan hukum di Pemerintahan SBY-Boediono ini sudah melempem. Hal itu karena ditemukan sejumlah kasus hukum digantung maupun dihentikan atau SP3.
Sampel yang dapat dianalisis dalam survei ini adalah 5.989 dari 6.000 responden yang memiliki hak pilih dalam Pemilu 2014 mendatang. "Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih," katanya.
Sedangkan tingkat kepercayaan survei yang digelar pada 18-30 Maret ini adalah 98 persen, dengan margin of error sebesar kurang lebih 2,5 persen.
(hyk)
