SBY pantau pro kontra Kurikulum 2013
Selasa, 02 April 2013 - 16:48 WIB
SBY pantau pro kontra Kurikulum 2013
A
A
A
Sindonews.com - Pro kontra tentang rencana penerapan Kurikulum 2013 ternyata ikut menyita perhatian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Bahkan, SBY merasa perlu menggelar rapat terbatas membahas masalah kurikulum pendidikan terbaru tersebut.
"Saya mengingat dan mengikuti perbincangan di area publik menyangkut kurikulum, baik yang pro maupun yang kontra," ujar SBY di Kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (2/4/2013).
Dia pun mengaku mengetahui dinamika pembahasan rencana penerapan Kurikulum 2013 antara pemerintah dengan DPR RI.
"Yang menyampaikan pandangannya adalah jangan sampai kurikulum ini berubah, kalau karena ganti menteri ganti kurikulum atau perubahan kurikulum ini memberikan beban kepada orang tua apalagi yang kurang mampu. Karena harus menyiapkan teks atau buku-buku pelajaran yang baru,"tuturnya.
Menurutnya, pandangan yang seperti itu patut didengar. "Dan saya tahu semuanya sudah dipertimbangkan sudah dibahas dan sudah diolah," pungkasnya.
Seperti diketahui, sebelumnya Ombudsman Republik Indonesia mengusulkan kepada Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk mengevaluasi dan mempertimbangkan kembali rencana penerapan Kurikulum 2013. Ombudsman menilai persiapan pelaksanaan kurikulum 2013 masih minim.
"Persiapannya jelas minim, mengingat waktu yang tersedia tinggal empat bulan lagi," ujar Ombudsman Bidang Penyelesaian Laporan, Budi Santoso, dalam keterangan pers-nya yang diterima Sindonews, Selasa (2/4/2013).
Menurutnya, banyak guru yang berada di lapangan mengindikasikan ketidaksiapan dan kebingungan mereka dalam menerapkan kurikulum anyar tersebut.
Bahkan, kata dia, kebingungan tersebut berujung pada penolakan sejumlah organisasi guru antara lain Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) dan Koalisi Pendidikan serta pelbagai organisasi guru di sejumlah daerah.
Lebih lanjut, Ombudsman yang juga mengampu substansi di Bidang Pendidikan ini, mengatakan, sosialisasi pelaksanaan Kurikulum 2013 yang terbatas pada struktur kurikulum mengenai jumlah pelajaran dan jam pelajaran tentu masih jauh dari komprehensif untuk sebuah penerapan kurikulum yang baru. Karena penjabarannya, tutur Budi, belum detail sampai pada tahap implementasi teknisnya.
“Oleh karenanya, meskipun pelatihan guru khusus untuk kurikulum belum dimulai, tetapi mengingat guru yang harus dilatih sangat besar jumlahnya sementara waktu yang tersedia sangat terbatas,” tuturnya.
"Saya mengingat dan mengikuti perbincangan di area publik menyangkut kurikulum, baik yang pro maupun yang kontra," ujar SBY di Kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (2/4/2013).
Dia pun mengaku mengetahui dinamika pembahasan rencana penerapan Kurikulum 2013 antara pemerintah dengan DPR RI.
"Yang menyampaikan pandangannya adalah jangan sampai kurikulum ini berubah, kalau karena ganti menteri ganti kurikulum atau perubahan kurikulum ini memberikan beban kepada orang tua apalagi yang kurang mampu. Karena harus menyiapkan teks atau buku-buku pelajaran yang baru,"tuturnya.
Menurutnya, pandangan yang seperti itu patut didengar. "Dan saya tahu semuanya sudah dipertimbangkan sudah dibahas dan sudah diolah," pungkasnya.
Seperti diketahui, sebelumnya Ombudsman Republik Indonesia mengusulkan kepada Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk mengevaluasi dan mempertimbangkan kembali rencana penerapan Kurikulum 2013. Ombudsman menilai persiapan pelaksanaan kurikulum 2013 masih minim.
"Persiapannya jelas minim, mengingat waktu yang tersedia tinggal empat bulan lagi," ujar Ombudsman Bidang Penyelesaian Laporan, Budi Santoso, dalam keterangan pers-nya yang diterima Sindonews, Selasa (2/4/2013).
Menurutnya, banyak guru yang berada di lapangan mengindikasikan ketidaksiapan dan kebingungan mereka dalam menerapkan kurikulum anyar tersebut.
Bahkan, kata dia, kebingungan tersebut berujung pada penolakan sejumlah organisasi guru antara lain Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) dan Koalisi Pendidikan serta pelbagai organisasi guru di sejumlah daerah.
Lebih lanjut, Ombudsman yang juga mengampu substansi di Bidang Pendidikan ini, mengatakan, sosialisasi pelaksanaan Kurikulum 2013 yang terbatas pada struktur kurikulum mengenai jumlah pelajaran dan jam pelajaran tentu masih jauh dari komprehensif untuk sebuah penerapan kurikulum yang baru. Karena penjabarannya, tutur Budi, belum detail sampai pada tahap implementasi teknisnya.
“Oleh karenanya, meskipun pelatihan guru khusus untuk kurikulum belum dimulai, tetapi mengingat guru yang harus dilatih sangat besar jumlahnya sementara waktu yang tersedia sangat terbatas,” tuturnya.
(kri)
