Tri Dianto akan kaji putusan KLB Demokrat di Bali
Selasa, 02 April 2013 - 09:32 WIB
Tri Dianto akan kaji putusan KLB Demokrat di Bali
A
A
A
Sindonews.com - Gagal sebagai Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat, mantan Ketua Dewan Pimpinan cabang Demokrat Cilacap, Jawa tengah Tri Dianto tampaknya tidak setuju dengan terpilihnya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Ketum Demokrat.
"Saya sedang mengkaji apakah KLB (ongres luar biasa) kemarin itu sah atau tidak? Karena saya melihat KLB kemarin adalah dagelan dan sekenario yang sudah di rencanakan agar KLB aklamasi dengan menabrak demokrasi," ujar Tri saat dihubungi, Selasa (2/3/2013).
Dia menduga, adanya tekanan dari pihak tertentu sehingga calon lain batal mencalonkan diri sebagai Ketum Demokrat. Meskipun Tri tidak bisa menyebutkan secara detil tekanan yang dimaksud. Tapi, mantan pengusaha jamu ini merasa dirugikan karena tidak diperbolehkan masuk ke arena kongres.
Sementara Panitia berasalan, Tri bukan lagi pemilik suara sah karena sudah mundur sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Cilacap, Jawa Tengah. "Saya sendiri merasa dirugikan dengan tidak boleh masuk ke acara KLB, malah saya disandera oleh panitia dan itu melanggar HAM," kata dia.
Bahkan, Tri sesumbar akan menggelar KLB tandingan. "Ya pasti lah (KLB tandingan) karena kalau KLB nya cacat kan tidak bagus," pungkasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, lewat Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Bali, 30-31 Maret 2013, menetapkan SBY sebagai Ketum DPP Partai Demokrat.
Penetapan SBY sebagai Ketum Demokrat, dituangkan dalam SK Nomor 04/KLB/PD/III/2013. Keputusan penetapan ketua umum terpilih PD dibacakan oleh Ketua Sidang KLB, EE Mangindaan di ruang rapat KLB di Hotel Inna Grand Bali Beach, Sanur, Sabtu 30 Maret 2013.
Padahal sebelumnya, banyak nama yang beredar untuk menggantikan posisi yang sudah ditinggalkan oleh Anas Urbaningrum tersebut. Sebut saja Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Pramono Edhi wibowo, Menkopolhukam Djoko Suyanto, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, serta mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD.
Selain itu dari pihak internal Demokrat ada Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Demokrat Saan Mustopa, Sekjen Edhie baskoro Yudhoyono (Ibas), Wakil Dewan Pembinan Demokrat Marzuki Alie, dan Wakil Ketua Umum Max Supacua.
Namun, nama-nama itu hilang setelah SBY menerima permintaan DPD dan DPC partai Demokrat agar SBY yang memimpin partai tersebut.
"Saya sedang mengkaji apakah KLB (ongres luar biasa) kemarin itu sah atau tidak? Karena saya melihat KLB kemarin adalah dagelan dan sekenario yang sudah di rencanakan agar KLB aklamasi dengan menabrak demokrasi," ujar Tri saat dihubungi, Selasa (2/3/2013).
Dia menduga, adanya tekanan dari pihak tertentu sehingga calon lain batal mencalonkan diri sebagai Ketum Demokrat. Meskipun Tri tidak bisa menyebutkan secara detil tekanan yang dimaksud. Tapi, mantan pengusaha jamu ini merasa dirugikan karena tidak diperbolehkan masuk ke arena kongres.
Sementara Panitia berasalan, Tri bukan lagi pemilik suara sah karena sudah mundur sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Cilacap, Jawa Tengah. "Saya sendiri merasa dirugikan dengan tidak boleh masuk ke acara KLB, malah saya disandera oleh panitia dan itu melanggar HAM," kata dia.
Bahkan, Tri sesumbar akan menggelar KLB tandingan. "Ya pasti lah (KLB tandingan) karena kalau KLB nya cacat kan tidak bagus," pungkasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, lewat Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Bali, 30-31 Maret 2013, menetapkan SBY sebagai Ketum DPP Partai Demokrat.
Penetapan SBY sebagai Ketum Demokrat, dituangkan dalam SK Nomor 04/KLB/PD/III/2013. Keputusan penetapan ketua umum terpilih PD dibacakan oleh Ketua Sidang KLB, EE Mangindaan di ruang rapat KLB di Hotel Inna Grand Bali Beach, Sanur, Sabtu 30 Maret 2013.
Padahal sebelumnya, banyak nama yang beredar untuk menggantikan posisi yang sudah ditinggalkan oleh Anas Urbaningrum tersebut. Sebut saja Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Pramono Edhi wibowo, Menkopolhukam Djoko Suyanto, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, serta mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD.
Selain itu dari pihak internal Demokrat ada Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Demokrat Saan Mustopa, Sekjen Edhie baskoro Yudhoyono (Ibas), Wakil Dewan Pembinan Demokrat Marzuki Alie, dan Wakil Ketua Umum Max Supacua.
Namun, nama-nama itu hilang setelah SBY menerima permintaan DPD dan DPC partai Demokrat agar SBY yang memimpin partai tersebut.
(mhd)
