Sejak 2005, 50 nyawa melayang akibat rusuh Pilkada
A
A
A
Sindonews.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi menyatakan, akan segera mengevaluasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung.
Menurutnya, pelaksanaan Pilkada langsung ini salah satu penyebab terjadinya kerusuhan, seperti di Palopo, Sulawesi Selatan (Sulsel), belum lama ini.
Dia menjelaskan, Pilkada langsung diterapkan semenjak 2005 silam. Semenjak itulah banyak korban jiwa setiap peristiwa kerusuhan yang ditenggarai oleh hasil Pilkada tersebut.
"Terkait dengan peristiwa di Palopo, hasil Pilkada putaran kedua yang menimbulkan kerusuhan hari Minggu kemarin, kami perlu informasikan kepada media, bahwa pemilihan langsung yang berlangsung sejak 2005 atau delapan tahun ini ternyata telah menimbulkan korban jiwa lebih dari 50 orang," ujar Gamawan di Kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (1/4/2013).
Namun, kata dia, kebetulan pada kerusuhan di Palopo kemarin, tak ada korban jiwa.
"Tetapi, secara keseluruhan lebih dari 50 korban jiwa, melalui proses pilkada langsung ini," jelasnya.
Oleh karena itu, sambung dia, Pemerintah saat ini dengan DPR RI tengah melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pilkada langsung tersebut.
"Ada beberapa opsi yang ditawarkan untuk penyempurnaan Undang-Undang Kepala daerah ini. Antara lain, dari banyak pengamat, pakar dan juga pembahasan di DPR beberapa waktu lalu, sampai sekarang masih berlangsung, bahwa bupati walikota sebagai layer terdepan dari legal hukum pemerintahan nasional ini ada kemungkinan, ada kepikiran untuk dipilih melalui keterwakilan atau DPRD," ungkapnya.
Menurutnya, pelaksanaan Pilkada langsung ini salah satu penyebab terjadinya kerusuhan, seperti di Palopo, Sulawesi Selatan (Sulsel), belum lama ini.
Dia menjelaskan, Pilkada langsung diterapkan semenjak 2005 silam. Semenjak itulah banyak korban jiwa setiap peristiwa kerusuhan yang ditenggarai oleh hasil Pilkada tersebut.
"Terkait dengan peristiwa di Palopo, hasil Pilkada putaran kedua yang menimbulkan kerusuhan hari Minggu kemarin, kami perlu informasikan kepada media, bahwa pemilihan langsung yang berlangsung sejak 2005 atau delapan tahun ini ternyata telah menimbulkan korban jiwa lebih dari 50 orang," ujar Gamawan di Kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (1/4/2013).
Namun, kata dia, kebetulan pada kerusuhan di Palopo kemarin, tak ada korban jiwa.
"Tetapi, secara keseluruhan lebih dari 50 korban jiwa, melalui proses pilkada langsung ini," jelasnya.
Oleh karena itu, sambung dia, Pemerintah saat ini dengan DPR RI tengah melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pilkada langsung tersebut.
"Ada beberapa opsi yang ditawarkan untuk penyempurnaan Undang-Undang Kepala daerah ini. Antara lain, dari banyak pengamat, pakar dan juga pembahasan di DPR beberapa waktu lalu, sampai sekarang masih berlangsung, bahwa bupati walikota sebagai layer terdepan dari legal hukum pemerintahan nasional ini ada kemungkinan, ada kepikiran untuk dipilih melalui keterwakilan atau DPRD," ungkapnya.
(maf)